Bandarlampung, Lampungnews.com – Walikota Bandarlampung Herman HN menekankan bahwa surat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang beredar pada tanggal 28 Juli lalu, terkait penghentian pembangunan flyover Mal Boemi Kedaton adalah surat palsu. Bahkan, dirinya membeberkan kejanggalan mengenai surat tersebut.
“Surat kemarin itu surat palsu, masak diedarkan, kan nggak benar. Masak tanda tangan seorang menteri atau sekretaris jendral menteri nggak pakai cap garuda, nggak masuk akal. Surat itu sudah heboh dari tanggal 28, tapi fax-nya baru keluar ditanggal 29. Ini kan nggak benar. Lalu nomor suratnya tidak sama dengan nomor fax-nya Kementerian PU,” kata Herman usai menemui ratusan warga yang mendemo di kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung, Senin (31/7).
Dirinya menuturkan, surat tersebut memang sudah terlihat janggal sejak pertama kali beredar. Menurutnya sangat tidak mungkin, menteri sangat merespon surat yang dikirim gubernur.
“Ini memfitnah. Ini hoax. Aparat wajib menindaklanjuti masalah ini. Ini menyebarkan isu-isu yang tidak baik. Masak menteri takut dengan gubernur dengan memperhatikan surat gubernur. Menteri ini adalah pembantu presiden. Kerjanya berdasarkan aturan dan undang-undang atau instruksi presiden, menteri tidak mendengarkan surat dari bawah. Kalau dia mendengar harus memanggil kedua belah pihak. Surat itu palsu,” tegasnya.
Herman menegaskan, pihaknya tidak akan menggubris surat tersebut dan tetap melanjutkan pembangunan flyover di Jalan Teuku Umar dan ZA Pagar Alam sampai selesai. Ia membeberkan jika surat menyurat dan perizinannya sudah diurus sejak lama, namun masih terkendala.
“Nggak akan ada yang bisa memberhentikannya, kecuali Allah dan presiden. Presiden sudah berjanji dalam Nawacitanya di poin kedua tentang membangunan NKRI. Surat menyuratnya kita lengkap, namun dari Kementerian PU yang masih tersendat-sendat. Sudah lama saya urus, tapi diulur-ulur. Saya mengimbau Kementerian PU agar segera pengesahan FS dan DED-nya,” jelasnya.
Herman meminta agar permasalahan ini tidak diseret dalam dunia politik yang memang saat ini tengah memanas. Ia pun berharap, para bakal calon gubenur yang ingin maju bisa bertanding secara sportif.
“Kita ini sudah mengurusnya melalui PU Lampung, lalu ke Palembang, dokumennya ada sama PU. Tapi ini kan orang yang tidak membangun yang macam-macam. Untuk orang yang tidak ingin membangun Lampung sadarlah, ini semua kepentingan rakyat. Ini bukan masalah politik. Saya sudah bangun lima flyover, ini tiga lagi saya bangun. Sudahlah jangan main-main masalah politik di situ. Ayolah bertanding sampai Juni 2018 nanti, tapi jangan menghambat kepentingan rakyat,” katanya.
Mantan Kadispenda Provinsi Lampung ini juga mengajak untuk saling bersinergi membangun Provinsi Lampung.
“Sudahlah jangan mengacaukan kepentingan rakyat di Bandar Lampung ini. Kita bagi tugas, kita sama-sama membangun Kota Bandar Lampung dan Provinsi Lampung agar lebih baik lagi, supaya dikenal ditingkat nasional. Kita tidak ingin Lampung ini terpecah belah, soal menang kalah pemilihan gubernur nanti urusannya. Bagusnya Kota Bandar Lampung, bagusnya Provinsi Lampung,” tandasnya. (El Shinta)
