Bandarlampung, Lampungnews.com – Sebagai gerbang Pulau Sumatra, Lampung dinilai lebih Strategis dan dekat dengan Pulau Jawa dapat menjadi alternatif sebagai Ibukota Pemerintahan Indonesia. Hal ini tertuang dalam Focus Group Discussion (FGD) lintas Elemen di Hotel Emersia, Selasa, (15/8).
Andi Desfiandi, Inisiator FGD menjelaskan dari beberapa alternatif kota yang pernah diwacanakan pemerintah pusat, Lampung dinilai paling tepat untuk menjadi pusat pemerintahan. Selain jarak yang tidak terlalu jauh, berdasarkan fakta dan kajian ilmiah Lampung memiliki keunggulan dibanding daerah lainnya.
“Kita bukan semata-mata karena orang Lampung, tujuan dari hidup itu bermanfaat, jika Lampung dijadikan ibukota maka yang terasa manfaat bukan Lampung saja, tapi Sumatra, Jawa dan luar Indonesia,” kata owner IBI Darmajaya ini.
Faktor-faktor kekuatan di bidang sarana transportasi di Lampung saat ini, seperti dibangunnya Jalan Tol Trans Sumatra, double track kereta api, Bandara Radin Inten II dalam proses internasional, dan diperbanyaknya jumlah dermaga pelabuhan Merak-Bakauheni, dinilai menjadi kemudahan konektivitas dengan pulau Jawa baik dari jalur udara, laut dan darat.
“Secara akses Lampung bisa dijangkau dengan semua mode transportasi dengan lebih cepat dan mudah, Mau-mau gak mau pusat pemerintahan harus pindah? Tapi kemana? Dengan Diskusi ini semoga dapat terjawab,” jelas Andi.
Selain itu dari segi keamanan, Lampung mengalami peningkatan seperti status Polda Lampung yang menjadi Tipe A, akan dibuatnya kawasan industri marinir dan dijadikannya Lampung sebagai Koarmabar TNI-AL.
“Keberagaman suku, bangsa dan agama di Lampung akan memudahkan program keamanan dan pertahanan terwujud dengan baik,” tambahnya.
Akademisi Safarudin Rahman menilai ada tiga pilihan memecahkan problem nasional yakni apakah membenahi Jakarta, menggeser pusat pemerintah ke Lampung atau menggeser pusat pemerintahan dan ibukota ke Lampung.
“Jangan hanya dilihat Lampungnya, Lampung merupakan tempat strategis, pemerintah pusat harus ada rencana pembangunan jangka panjang (RPJP),” jelasnya.
Diskusi yang berakhir ini diharapkan dapat menjadi output untuk pemerintah pusat mengambil kebijakan, namun belum dapat diserahkan sepenuhnya ke pemerintah pusat mengingat akan ada diskusi lebih lanjut berskala nasional.
“Harapan kita berkesinambungan (diskusi), khusus Lampung kita sudah melakukan kajian, antara Lampung, Jonggol, Bogor, Lebak Banten, Palangkaraya, Papua. Lampung fleksibel untuk menjadi pusat pemerintah dan selanjutnya ibu kota,” tambahnya.
Faktor-faktor untuk menjadikan Lampung sebagai pusat pemerintahan sudah dimiliki oleh Lampung dan tinggal ditingkatkan mulai dari sosial, budaya, ekonomi, insfrakturur, energi, ekonomi, transportasi, pertahanan dan keamanan. (Davit)
