Bandarlampung, Lampungnews.com – Pers dinilai belum kritis dalam memberitakan rekam jejak calon kepala daerah. Media harus tegas memisahkan antara iklan dan berita sehingga tidak membingungkan pemilih.
Demikian benang merah yang dapat diambil pada diskusi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandarlampung bertajuk Media Kritis, Pilkada Demokratis, Sabtu (26/8). Diskusi yang digelar di Sekret AJI Bandar Lampung ini dihadiri jurnalis, aktivis NGO, blogger, seniman, dan mahasiswa.
Anggota KPU Lampung Handi Mulyaningsih mengatakan pemberitaan media hanya sebatas siapa saja calon yang akan maju dalam pemilihan kepala daerah, tapi tidak mencoba menggali lebih kritis tentang rekam jejak masing-masing kandidat.
Ia menilai media tidak menganalisis secara lebih tajam program setiap calon kepala dearah. Akibatnya pemberitaan yang dibuat tidak memberikan informasi yang menyeluruh tentang kelebihan dan kekurang kandidat.
“Yang dikritik hanya sebatas poster yang dipasang di pohon-pohon, tidak pada substansi program lingkungan yang diusung calon,” kata dia.
Sekretaris DPD Partai Demokrat Lampung Fajrun Najah Ahmad menilai media sebagai institusi idealis dan bisnis. Pers dituntut untuk menjaga idealismenya disamping mengembangkan usahanya agar bisa bertahan hidup.
Pers, kata dia, tidak boleh kehilangan sikap kritisnya meskipun mendapat iklan dari calon kepala daerah. Harus tegas dipisahkan antara berita dan iklan sehingga tidak bias. “Media harus menyampaikan rekam jejak tokoh yang akan maju dalam pilkada. Rekam jejak dalam kapasitas kepemimpinan bukan,” kata Fajar, sapaan akrabnya.
Fajar mengimbau media dan jurnalis harus cerdas dan kritis dalam memberitakan peristiwa agar tidak menjadi alat untuk membunuh karakter calon tertentu. Misalnya ada demo di kejaksaan yang menuntut calon tertentu dihukum. Kalau memang demo untuk sarat dengan kepentingan politik, tidak perlu diberi ruang. (*)
