Bandarlampung, Lampungnews.com – Tuntutan Perhimpunan Pemilik dan Pengemudi Angkutan Bandarlampung (P3ABL) yang meminta Pemerintah kota (Pemkot) Bandarlampung tidak memproses perizinan operasional transportasi berbasis daring menemui ganjalan.
Pemkot mengaku tidak bisa mengakomodir tuntutan tersebut. Asisten Bidang Pemerintahan, Sukarma Wijaya beralasan pemkot telah mengecek ke lapangan dan tak menemui adanya kantor gojek. Meskipun tidak mengakomodir tuntutan P3ABL untuk menutup kantor Gojek, pihaknya menegaskan telah memproses permintaan supir angkutan konvensional dengan tidak mengabaikannya.
“Jadi tidak kita abaikan, fakta lapangan kita tidak bisa berbuat menutup itu (kantor dan operasional). Mereka (gojek) sendiri tidak punya kantor. Loh yang mau ditutup yang mana, kalau tidak berkantor. Cuma nanti perlu rapat kan kembali ditingkat muspida. Langkah apa yang harus diambil situasi seperti ini,” kata Sukarma, Jumat (29/7).
Dengan tidak dikabulkannya tuntutan P3ABL, pemkot memberikan siynyal akan memproses izin operasional Gojek.
“Kalau memproses izin semua punya hak mengajukan izin, kita tidak boleh menghalangi. Kita lihat adakah persoalan yang mengganjal perizinan mereka. Kota Bandarlampung tidak pernah menolak orang mengurus izin. Mengurus izin berarti punya itikad baik itu dulu kita lihat, yang susah dia gak urus izin. Kita harus sambut baik,” jelasnya.
Plt Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Bandarlampung ini mengatakan pihaknya terus mempelajari izin yang diajukan pihak Gojek. Transportasi online kendaraan roda dua tersebut diketahui sudah pernah mengajukan berkas perizinan. Pemkot melalui Dinas Tata Kota masih mengecek kelengkapan pemberkasan dan akan dirapatkan kembali.
“Izin kita pelajari, masih perlu dibahas. Konsepnya seperti apa kesesuaian seperti apa. Karena ada hal urgent situasi lapangan. tentunya diperlukan keputusan rapat tim. Dan semua masih bergantung pada persetujuan walikota,” imbuhnya.
Sukarma mengaku telah memintakan nota dinas untuk menggelar rapat keputusan ini bersama unsur musyawarah pimpinan daerah (muspida) yang melibatkan perwakilan aparat TNI da Polri. “Tinggal tunggu petunjuk walikota karena diperlukan rapat khusus tim. Mudah mudahan minggu depan terlaksana,” pungkasnya. (El Shinta)
