Lampungnews.com – Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi meminta otoritas keamanan Myanmar dapat segera mengembalikan keamanan dan stabilitas di Rakhine State, Myanmar. Hal tersebut disampaikan Retno saat bertemu dengan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar Jenderal Senior U Min Aung Hlaing berkaitan dengan krisis Rohingya.
“Upaya untuk de-eskalasi situasi di Rakhine State harus menjadi prioritas utama bagi otoritas keamanan di Myanmar,” ujar Retno dikutip dari tempo.co, Senin, 4 September 2017.
Dalam pertemuan itu, Retno juga menyampaikan Indonesia dan dunia sangat mengkhawatirkan perkembangan situasi di Rakhine State. Kekerasan di sana telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang telah memakan banyak korban meninggal, luka dan kehilangan tempat tinggal.
“Otoritas keamanan Myanmar perlu segera menghentikan segala bentuk kekerasan yang terjadi di Rakhine State dan memberi perlindungan kepada seluruh masyarakat termasuk masyarakat Muslim,” kata Retno.
Krisis di Rakhine sejak dua pekan lalu telah menelan sekitar 400 korban jiwa dan ratusan ribu warga Rakhine, terutama dari etnis Rohingya mengungsi ke perbatasan Bangladesh. Ratusan rumah warga juga hancur akibat bentrok yang terjadi antara militer Myanmar dengan pemberontak Rohingya.
Karena itu, kata Retno, Indonesia dan negara-negara lain ingin segera mengirimkan bantuan ke Rakhine. Mulai dari bantuan kemanusiaan, proses rehabilitasi, serta pembangunan inklusif. Namun bantuan tersebut belum bisa masuk karena otoritas setempat belum membuka akses.
“Indonesia telah siap untuk segera membantu Myanmar dalam memberikan bantuan kemanusiaan,” kata Retno. Saat ini, Indonesia sedang membangun rumah sakit di Marauk U, Rakhine State dan program bantuan di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan peningkatan kapasitas termasuk oleh AKIM (Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar). Dia berharap akses bantuan bisa segera dibuka kembali agar bantuan yang selama ini diberikan bisa segera dilanjutkan.
Menutup pertemuan, Retno juga berharap hubungan otoritas Myanmar dengan Bangladesh tetap terjaga dan tak pengaruh krisis Rohingya. “Keberhasilan pengelolaan perbatasan dengan memperhatikan faktor kemanusiaan akan terlaksana apabila terdapat hubungan baik antara otoritas kedua negara,” kata dia.(*)
