Bandarlampung, Lampungnews.com – Konflik lahan PT Sugar Group Company (SGC) dianggap menjadi paradoks paling kentara di Lampung. Banyak pihak yang berkepentingan membuat masalah itu tak kunjung selesai hingga puluhan tahun.
Sekretaris DPD Gerindra Lampung, Pattimura menjelaskan, saat ini masyarakat setempat serasa hidup di negara dalam negara. Karena saat masuk ke kampung yang berada di area perusahaan harus menaruh Kartu Identitas Penduduk (KTP).
“Apa yang diberikan perusahan untuk kesejahteraan mereka? Ini bukan masalah salah dan benar, tapi masalah berani atau tidak berani, kita jadi takut ketika membicarakan PT SGC, seolah-olah ada hantu, jadi sirik jatuhnya, ini yang terjadi,” kata dia, Selasa (14/11).
Lihat juga: Ini Para Pejabat dan Instansi yang Masuk Pusaran Konflik Sugar Group
Konflik ini semakin pelik karena begitu banyak pihak yang berkepentingan, baik itu di balik layar maupun secara frontal. Bahkan, di dalam Panitia Khusus (Pansus) konflik lahan PT SGC yang dibentuk oleh DPRD Tulang Bawang pun terjadi gesekan yang kuat.
Dari 14 anggota DPRD Tulang Bawang yang berada dalam pansus saat ini hanya tersisa empat orang perwakilan fraksi, yakni dua orang dari Fraksi Gerindra, dan Fraksi PKS dan Hanura masing-masing satu orang.
Lihat juga: Konflik Tanah PT SGC: Ruwet, 10 Anggota Pansus Ditarik Fraksi
“Cukong selama ini yang bisa mengganti-ganti Lampung, kita berjuang seperti pemikiran Pak Prabowo, kita ingin pemimpin yang benar-benar pemimpin, yang lain (partai politik) entah kemana, mati ketakutan atau mati bangek,” katanya.
Pattimura menambahkan untuk langkah yang akan dilakukannya selaku Wakil Ketua DPRD Lampung yakni menindaklanjuti segera dengan mempertanyakan ke BPN pusat, perkebunan dan pertanian yang diduga ada selisih 40 ribu hektare dari tanah milik PT SGC. (Davit)
