![](http://lampungnews.com/wp-content/uploads/2018/01/IMG20180129101854-300x169.jpg)
Tulang Bawang, Lampungnews.com – Bupati Tulang Bawang Winarti mengingatkan tiga dinas di kabupatennya untuk tidak hanya fokus pada aset dan puskesmas, melainkan juga agar memerhatikan kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan.
Hal itu disampaikannya kepada Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan BPKAD Kabupaten Tulang Bawang saat rekonsiliasi aset sekolah dan puskesmas dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2017.
Winarti menjelaskan, sesuai peraturan yang berlaku, sarana dan prasarana atau aset yang berasal dari dana Non APBD tersebut harus dapat dikelola, dipergunakan dan dipertanggungjawabkan dengan baik.
Sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, aset tersebut harus tercatat sebagai aset Pemerintah Daerah dan pada tiap tahunnya harus disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
“Oleh karena itu dilaksanakannya kegiatan rekonsiliasi aset pada hari ini adalah sebagai upaya dalam memenuhi ketentuan tersebut. Selain itu juga, pengelolaan aset ini menjadi penilaian oleh BPK RI Perwakilan Lampung sehingga menjadi hal yang sangat penting untuk memperolah Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)” ungkapnya di Gedung Kartini Menggala, Senin (29/1).
Dia melanjutkan, sekolah dan puskesmas selaku penerima serta pengguna anggaran selain dari APBD mempunyai tanggung jawab dalam melaporkan penggunaan dana tersebut. Untuk itu seluruh sekolah dan puskesmas diminta agar dapat melaporkan aset yang diperolehnya melalui dana APBD maupun Non APBD secara periodik, tertib, dan akurat ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Bidang Aset agar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang dapat disajikan dengan baik.
“Untuk itu saya minta apabila dana sertifikasi maupun dana non sertifikasi telah ditransfer oleh pemerintah pusat ke kas daerah agar segera disalurkan kepada guru-guru. Jangan sampai ada keterlambatan, hal ini sangat penting agar para guru bisa bekerja dengan maksimal.”cetusnya. (Can)