Bandarlampung, Lampungnews.com —Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong agar pemerintah meningkatkan jumlah hadiah kepada para pihak yang membantu membongkar kasus korupsi. Nilainya, 1 persen dari jumlah kerugian negara yang kembali.
“Kami sangat mengharapkan kalau hadiah ditingkatkan, dapat satu persen saja [dari kerugian keuangan negara],” kata Ketua KPK Agus Rahardjo, di kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Jakarta, Selasa (17/4).
Diketahui, aturan pemberian hadiah untuk para pembongkar korupsi tertuang dalam pasal 7 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
“Setiap orang, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi berhak mendapat penghargaan,” demikian bunyi pasal 7 PP tersebut.
Dalam aturan tersebut, pihak yang membantu membongkar kasus korupsi ditetapkan paling banyak mendapat hadiah sebesar dua permil (2/1000) dari nilai kerugian keuangan negara yang dikembalikan.
Sejauh ini, pihaknya baru memberikan hadiah kepada dua orang yang tak disebutkan identitasnya itu. Masing-masing, mereka menerima hadiah sekitar Rp75 juta.
“Sudah beri dua kali, Rp75 juta untuk satu pelapor. Tapi kami rasa belum menarik banyak pelapor untuk melaporkan,” kata dia.
Agus berharap Pemerintah melakukan perubahan terhadap aturan tersebut.
“Kami sadar hadiahnya terlalu kecil. Kalau kami bisa dorong lebih baik lagi, semoga pelapor makin banyak,” tandas Agus, yang jga mantan Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) itu. (*)
Sumber : cnnindonesia.com
