Pasuruan, Lampungnews.com-Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) membuka sosialisasi program perhutanan sosial. Program perhutanan sosial merupakan gerakan ekonomi berbasis masyarakat. Sebab, katanya, NU tidak hanya mengurusi keagamaan saja, tetapi juga di bidang ekonomi.
“Ekonomi itu bagian (elemen pendukung) dari akidah. Bagaimana mau shalat dengan baik, kalau perut masih lapar,” Wakil Ketua Umum PBNU, KH Sayyid Muhamad Hilal Al Aidid saat menyampaikan sambutan pada pembukaan sosialisasi rencana kerja perhutanan sosial (RKPS) PWNU Jatim di Balai Diklat NU Jatim, Desa Ledug, Kecamatan Prigren, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Rabu (28/2/2024).
Menurut dia, persoalan ekonomi menjadi sangat penting untuk menjaga akidah. “Pengurus NU harus mendampingi masyarakat, harus tahu betul kebutuhan masyarakat,” tegas Habib Hilal.
Dalam kesempatan tersebut, Habib Hilal berkenan membuka rapat kerja sekaligus meresmikan pemakaian gedung balai diklat NU Jatim untuk program perhutanan sosial. Ia juga menyampaikan salam dari Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf kepada para peserta raker.
Menambahkan Habib Hilal, di tempat yang sama, KH Fahmy Akbar Idries, Ketua PBNU yang membidangi Perhutanan Sosial menyatakan, program perhutanan sosial diupayakan untuk mencapai hasil yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
Dia juga menyampaikan kepada Lembaga Pengembangan Pertanian yang perlu membuat profiling setiap titik program perhutanan sosial. Dia juga mendorong promosi kisah-kisah sukses program perhutanan sosial kepada masyarakat umum.
“Mempromosikan kepada masyarakat sangat penting untuk membuktikan dan membangun kepercayaan masyarakat atas peran-peran nyata NU untuk masyarakat,” tegas mantan pimpinan GP Ansor era Gus Ipul itu.
Promosi keberhasilan ini, kata dia, secara internal akan mendorong lembaga-lembaga lain aktif dalam menjalankan program kerjanya. Hal itu juga bisa menciptakan iklim bersaing dalam pelaksanaan program kerja lembaga di NU dan akan menciptakan kinerja yang lebih baik di masa depan.
Perhutanan Sosial merupakan bagian dari Gerakan Keluarga Maslahat NU (GKMNU). Program yang dimulai pada awal pengurusan PBNU KH Yahya Cholil Staquf ini adalah program kerja sama PBNU dengan pemerintah. Perhutanan sosial merupakan program pendampingan masyarakat dalam mengakses dan mengelola lahan hutan milik Negara. (*)
