Jakarta, Lampungnews.com – Kementerian Sosial (Kemensos) RI, menggandeng Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk memperkuat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan sistem respons cepat penanganan kesejahteraan sosial yang telah dimiliki oleh Kementerian Sosial. Kerja sama ini dilakukan untuk mempercepat terbentuknya Data Tunggal Terpadu. Data ini nantinya akan digunakan untuk pemberian bantuan sosial.
“Kita sedang diminta oleh Presiden untuk melakukan konsolidasi dan rekonsiliasi data agar konsep Satu Data itu benar-benar terwujud,” kata Gus Ipul, sapaan akrab Mensos Saifullah Yusuf, ketika beraudiensi dengan jajaran BIG di Kantor Kementerian Sosial di Jakarta, Senin (4/11/2024).
Pada kesempatan itu, Gus Ipul juga mendorong adanya integrasi antara DTKS yang telah dimiliki oleh Kemensos dengan data geospasial yang dimiliki oleh BIG. Hal tersebut mengingat ketersediaan data spasial berbasis koordinat lokasi dan peta tematik sangat dibutuhkan oleh Kemensos guna memetakan sebaran penerima bantuan sosial dan penanganan masalah sosial di seluruh Indonesia.
“Kami sudah memiliki DTKS dan memang berpotensi untuk diintegrasikan dengan data instansi lain sesuai dengan bidangnya, terutama data spasial yang berbasis lokasi,” kata Gus Ipul.
Pengintegrasian ini diperlukan untuk menyempurnakan sistem pengelolaan penanganan kesejahteraan sosial yang telah dimiliki Kemensos melalui DTKS dan Pusat Kendali (Command Center) sebagai pusat manajemen sumber daya terintegrasi yang dimiliki Kemensos.
Kepala BIG Muh Aris Marfai menyambut baik adanya integrasi data spasial yang dimiliki oleh BIG untuk mendukung Kemensos dalam memberikan penanganan kesejahteraan sosial yang telah dilakukan selama ini.
“Badan Informasi Geospasial bertugas menyelenggarakan informasi geospasial secara nasional, yaitu informasi berbasis lokasi,” ucap Aris.
Menurut Aris, sejauh ini BIG memiliki berbagai instrumen data spasial yang erat kaitannya dengan penanganan kemiskinan.
“Terkait pengentasan kemiskinan, kami memiliki data pemetaan kantong kemiskinan ekstrem. Saya yakin di Pusdatin Kemensos juga memiliki datanya tinggal kita lakukan sinkronisasi,” sambung Aris.
Menanggapi hal tersebut, Plt. Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos, Gandhi Wijaya Cahyo Prajanto menjelaskan bahwa Kemensos melalui Pusdatin Kesos telah menggunakan produk-produk geospasial yang dimiliki oleh BIG.
“Pusdatin telah menggunakan data digital terkait batas wilayah administrasi dan peta bencana,” kata Gandhi.
Menurut Gandhi, data spasial itu telah digunakan untuk diimplementasikan pada penggunaan peta bencana yang terdapat pada sistem Pusat Kendali (Command Center) Kemensos yang beroperasi dan dilayani oleh sejumlah operator selama 24 jam nonstop setiap harinya.
“Jadi penggunaan layer batas wilayah pada peta bencana ini dapat memetakan daerah rawan bencana dan area terdampaknya hingga ke wilayah desa,” ungkap Gandhi.
Pada kesempatan tersebut, turut hadir Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono yang juga menggarisbawahi perlunya membangun kepekaan terhadap ancaman megathrust yang menghantui Indonesia saat ini.
“Kemensos memiliki dua konsep penyaluran bantuan yaitu Inklusif dan Adaptif. Konsep Inklusif ini memang harus dipetakan. Kemudian ada konsep Adaptif, kemarin BMKG selalu membahas masalah megathrust, saya pikir itu juga mendesak untuk disinergikan karena nantinya Kemensos akan berada di depan bersama Lembaga lain ketika terjadi,” jelas Wamensos Agus.
Selain implementasi data spasial kebencaaan, Pusdatin Kemensos juga memperkaya data spasial yang ada dengan mengintegrasikan data sebaran potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial yang dimiliki oleh Kemensos.
“Data itu sudah dikombinasikan dengan data milik kami berupa sebaran lumbung sosial, gudang logistik, sentra-sentra Kemensos, dan posisi SDM pilar sosial terdekat dari titik bencana,” jelas Gandhi.
Melalui sistem Pusat Kendali (Command Center) Kemensos tersebut, ketika suatu wilayah mengalami bencana, maka Kemensos dapat memproyeksikan darimana bantuan-bantuan terdekat bisa disalurkan menuju wilayah tersebut.
“Kemudian kami juga menggunakan data spasial pada SIKS-NG untuk usulan DTKS oleh pemerintah daerah maupun masyarakat langsung. Jadi layer batas wilayah yang disampaikan oleh Kabadan BIG sudah kami gunakan untuk memastikan bahwa yang bersangkutan itu (pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial) benar posisinya ada di desa tersebut,” jelas Gandhi.
Penggunaan data spasial yang telah dikombinasikan oleh Kemensos dalam pengelolaan DTKS dilakukan guna memastikan data tepat sasaran dan akurat. Semua potensi yang dimiliki dapat dikonsolidasikan dengan data-data dari Kementerian lembaga lain untuk mewujudkan konsep satu data tunggal terpadu.
“Secara Konsepsi, kementerian dan lembaga sudah clear masalah penyatuan data itu. Kemensos sendiri sangat membutuhkan data spasial sehingga apa yang diperintahkan oleh Pak Presiden agar bantuan harus tepat sasaran dapat terwujud, untuk itu pemetaan dan data-datanya juga harus clear,” jelas Wamensos Agus seraya mengatakan konsep Satu Data penting untuk segera diwujudkan guna memastikan seluruh bantuan dapat tepat sasaran.
Agar data yang dimiliki Kemensos sempurna, Gus Ipul memerintahkan Pusdatin Kemensos segera menindaklanjuti masalah teknisnya dengan BIG. (*)
