Jakarta, Lampungnews.com– Kementerian Sosial (Kemensos) RI dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal RI akan mengefektifkan fungsi Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) untuk menangani berbagai masalah kesejahteraan warga di desa.
Hal tersebut disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) usai menerima kehadiran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto dan menandatangani MOU di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos) RI, Salemba Jakarta Pusat pada Jumat (15/11/2024).
“Pertemuan ini kami lakukan agar kerja sama dalam bersinergi mempercepat Kesejahteraan sosial di desa-desa. Kami sudah berdiskusi dengan seluruh staff untuk mengindentifikasi titik-titik mana kita bisa bekerja sama,” ujar Saifullah Yusuf.
Lebih lanjut ia mengungkapkan ada beberapa catatan pasca pertemuan dengan memulai kerja sama pemaduan data.
“Nanti akan kita sinergikan data kita, nanti kita verifikasi dan validasi bersama sama. Data yang sedang di proses adalah data yang disajikan BPS berdasarkan perintah bapak Presiden. Kerja sama tugas kami memang beririsan di banyak titik,” kata Saifullah Yusuf.
Dengan adanya kerja sama dalam pemberdayaan masyarakat maka diharapkan dapat mempercepat pengentasan kemiskinan yang ditindaklanjuti oleh masing-masing sekjen dan staff.
Salah satu poin penting agar bantuan sosial (bansos) tepat sasaran yakni dengan mengefektifkan Puskesos.
Pusat Kesejahteraan Sosial ini dijelaskan Gus Ipul adalah program yang selama ini ada di kantor desa. Tugasnya menampung semua keluhan masyarakat terkait kesejahteraan sosial.
“Mungkin mereka tidak mendapatkan hak nya, mungkin mereka memiliki BPJS Kesehatan tapi tidak mampu ke rumah sakit, tidak bisa menebus ijazah. Nanti lewat Puskesos ini dicarikan solusinya dibahas. Saya bersama pak Yandri akan memaksimalkan peran Puskesos ini,” tegas Saifullah Yusuf.
Penyaluran bansos dijelaskan Gus Ipul menegaskan tidak akan ada penghentian. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, supaya pada triwulan ke IV tidak digunakan untuk kepentingan lain.
“Kalau data sedang rekonsiliasi di BPS. Nanti kita kerja sama disitu. Kan setiap hari dinamis data nya, ada yang pindah, meninggal, naik kelas. Tentunya menggunakan instrumen pendamping. Sekarang sedang proses rehabilitasi rumah terdampak itu BNPB. Data valid, intervensi valid, maka hasilnya akan efektif,” pungkasnya.
Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto berharap kolaborasi yang sangat luar biasa antara dua kementerian agar bermanfaat untuk keluarga penerima manfaat.
“Ada 75 ribu desa, 73 persen penduduk Indonesia ada di desa. Banyak irisan dengan Kemensos. Kami ingin menghilangkan ego sektoral. Kita sama-sama merah putih. Masalah kita sekarang ada orang yang berhak mendapatkan bantuan, yang tidak berhak mendapatkan bantuan malah mendapatkan,” kata Yandri.
Terkait pemberian bantuan sosial dijelaskan Yandri leading sektor nya ada di Kementerian Sosial.
“Kita mapping pemberdayaan mau kemana, agar pemuda desa bisa bekerja dengan mengoptimalkan Badan Usaha Milik Desa. Harapannya ada graduasi dari mereka yang sebelumnya menerima menjadi pemberi,” ucap dia.
Yandri menerangkan nantinya akan ada swasembada pangan, swasembada energi, dan berbagai komoditas di desa dapat digunakan untuk program makan bergizi gratis.
“Ada desa yang dulu tidak punya apa-apa setelah ada hilirisasi maka orang miskin dapat berkurang. Jadi bisa diaplikasikan lebih cepat dan lebih baik Pemberdayaan kata kunci. Untuk menahan arus urbanisasi semakin tajam ke kota,” lanjutnya.
Yandri memberikan contoh, bahwa di Jepang ada 79 persen tinggal di kota, 9 persen di desa, sehingga desa kosong di kota padat. Ia berharap hal tersebut tidak terjadi di Indonesia.
“Kita mapping, kita ingin orang bangga tinggal di desa. Komoditas pangan peternakan di desa itu bisa untuk menyiapkan makan bergizi gratis, sehingga ekonomi bergerak dan tidak ada lagi pengangguran. Pendataan penting dipadupadankan. Jangan sampai orang yang berhak malah jadi penonton. Kerja sama dengan Kepala Desa, RT/RW, Pendamping,” pungkas Yandri. [*]