Jakarta, Lampungnews.com – Menteri Sosial (Mensos) RI, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengaku akan bersinergi Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) dalam menurunkan angka kemiskinan.
Hal tersebut disampaikan Gus Ipul usai bertemu Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko di Kantor Kementerian Sosial RI, Salemba Jakarta Pusat pada Senin (11/11/2024).
“Kelanjutan pertemuan kami sebelumnya. Kami terima dari karena pak Budiman datang dengan konsep yang jelas sehingga dapat kami tindaklanjuti. Kedepan akan kongkrit kan kerja sama ini baik di tataran lapangan maupun dalam kerangka kerja sama daerah,” ujar Gus Ipul.
Ia menyebutkan pihaknya akan melihat ke bawah memastikan rencana yang dibuat sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan
“Tentunya mengikuti arahan bapak Presiden (Prabowo Subianto), agar kita bekerja dengan data yang akurat, ditindaklanjuti dengan rangka kebijakan yang benar, program tepat sasaran, sehingga hasilnya bisa dapat segera dirasakan oleh masyarakat,” kata dia.
Lebih lanjut ia menjelaskan pihaknya ingin memastikan gagasan konsep yang sudah dibuat BP Taskin ini relevan dengan kondisi sekarang.
“Kita pastikan cek ke bawah situasinya seperti apakah sudah sesuai dengan rencana yang dibuat. Apakah sesuai dengan sasaran program kita. Hasilnya kita matangkan untuk 2025,” tambahnya.
Kemensos disebut Gus Ipul berharap angka kemiskinan dapat terus berkurang sehingga mereka dapat naik kelas menjadi kelas menengah.
“Kemiskinan ekstrim, miskin, rentan miskin. Agar semua kelompok ini bisa naik kelas. Dengan beberapa simulasi skema, dan berkolaborasi dengan instansi terkait,”pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko menjelaskan pihaknya menindaklanjuti pertemuan awal di Pusdatin Kemensos.
“Kami bertemu dengan Dirjen Daya Sosial dan Rehabilitasi Sosial. Kita bicara kongkrit bagaimana menyusun program kerja bersama dengan mengkonsolidasikan data dimana sesuai dengan perintah Presiden sesuai BPS dan Bappenas, BP Taskin, Kemensos, Badan Gizi Nasional,” kata Budiman Sudjatmiko.
Budiman menjelaskan pihaknya mendalami masukan rencana induk yang disusun oleh kedua belah pihak. Pasalnya kata dia, BP Taskin Menurut Perpres 163 tahun 2024 Pasal 6 huruf A harus menyusun rencana induk kemiskinan sebagai acuan utama dalam pengentasan kemiskinan.
“Kami datang ke Kemensos membawa draft untuk mendapatkan masukan. Beberapa waktu lalu, asosiasi pemerintah desa seluruh Indonesia beraudensi dengan kami di Istana, memberikan masukan terkait akurasi dan membuat tepat sasaran data mereka yang berhak mendapatkan bantuan sosial,”terang dia.
Budiman Sudjatmiko melihat perlunya ada partisipasi secara musyawarah menentukan mana yang berhak dapat mana yang tidak, pasalnya beberapa kali ada kesalahan data.
“Dijawab pak Mensos ada mekanisme cek bansos yang harus di update agar tepat sasaran. Ada 20 persen yang tidak tepat sasaran itu hanya bisa dibantu jika ada partisipasi komunitas desa atau kelurahan. Bisa diperbaiki apabila ada Partisipasi dari komunitas desa,” lanjut Budiman Sudjatmiko.
Ia mengaku telah menyepakati pengentasan Kemiskinan seperti bansos, BLT kepada rakyat di garis miskin ekstrim atau miskin.
“Kami menyepakati, program bersama Kemensos khusus mereka yang rentan miskin, untuk mendorong inklusif growth. Yang diajak bertumbuh itu yang masyarakat bawah agar mereka dapat graduasi. Lepas dari status miskin nya,” jelas Budiman.
Pihaknya ingin agar kelompok miskin bisa graduasi lepas dari status miskinnya, dan disiapkan ekosistem bisnis untuk mereka.
“Kita juga sudah dapat laporan meeting dengan Bappenas, kita mendapatkan masukan dari berbagai kementerian dalam forum itu. Tidak banyak bertentangan, kita ingin mensinkronkan, tidak ada tumpang tindih. Akan kita susun terus dan perbaiki. Pak Jokowi sudah menekan angka kemiskinan ekstrim. Yang miskin 25 juta harus di treatment,”tuturnya.
Penciptaan lapangan kerja atau penciptaan ekosistem bisnis baru dijelaskan Budiman amat penting sehingga mereka dapat bertahan di tengah perkembangan teknologi, digitalisasi, dan robotisasi.
“Kita berkolaborasi dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Tenaga Kerja, Komdigi, dll. Ada program kerja spesifik BP Taskin dengan masing-masing Kementerian dan Lembaga. Kita harus memiliki daya saing, sehingga mereka dapat kompetitif. PHK tutup perusahaan selain karena gejolak ekonomi juga karena trending robotisasi,” ucap dia.
“Daya tahan menghadapi digitalisasi, sektor perawat kesehatan dan sektor pendidikan ini masih sangat kurang dan membutuhkan suplai tenaga kerja. Perintah pak Prabowo ingin kelas menengah bertambah. Targetnya ada 80 persen kelas menengah di 2045,” pungkas Budiman Sudjatmiko. [*]
