Jakarta, Lampungnews.com– Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP) Fahri Hamzah menggelar rapat strategis untuk memperkuat kerjasama dalam penyatuan data dan integrasi program, khususnya di sektor perumahan dan kesejahteraan sosial. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan seluruh program berbasis data yang valid, terintegrasi, dan berdampak luas bagi masyarakat.
Mensos Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa rapat ini merupakan tindaklanjut dari arahan Presiden untuk bekerja dengan menggunakan data tunggal yang valid dan intervensi yang saling memperkuat di lapangan.
“Alhamdulillah, pagi ini saya, Pak Wamen, Pak Sekjen, dan para Dirjen dapat berdiskusi dengan Pak Fahri, Wakil Menteri Perumahan dan Permukiman. Kami membahas dua poin utama, yakni integrasi program dan penyatuan data. Sesuai arahan Presiden, semua langkah harus dimulai dengan data yang sama,” ujar Mensos Saifullah Yusuf pada Senin (20/01/2025).
Mensos Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa pemutakhiran data akan dilakukan melalui dua pendekatan yaitu jalur formal, melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa hingga nasional. Proses ini akan memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Kedua yaitu jalur partisipasi, yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan masukan, usulan, atau keberatan jika terdapat ketidaksesuaian data di lapangan.
Pemutakhiran ini akan menghasilkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang mencakup seluruh komposisi masyarakat Indonesia, dari kelompok termiskin hingga terkaya, termasuk data terkait perumahan. Data ini akan menjadi dasar semua intervensi sosial dan perumahan ke depan, memastikan program-program pemerintah tepat sasaran.
“Data ini sangat penting, karena menyangkut berbagai aspek kesejahteraan masyarakat, termasuk akses terhadap hunian layak. Kami juga akan mengintegrasikan data perumahan dari Kemensos ke dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang akan dimulai diterapkan pada Maret,”tambah Mensos Saifullah Yusuf.
Wakil Menteri KemenPKP, Fahri Hamzah, menyoroti pentingnya kolaborasi antar-kementerian dalam menyusun kebijakan yang berbasis data tunggal.
“Kami ingin memastikan bahwa program perumahan yang kami jalankan tidak hanya memenuhi kebutuhan papan, tetapi juga bersinergi dengan aspek sosial lainnya. Kolaborasi ini akan melibatkan data yang akurat dan regulasi yang mendukung implementasi di lapangan,”jelasnya.
Wamen PKP Fahri Hamzah juga menggarisbawahi perlunya penguatan hubungan dengan pemerintah daerah. “Integrasi program antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk memastikan efektivitas dan jangkauan program. Kendala yang selama ini muncul adalah belum terintegrasinya program pusat dengan daerah, dan ini akan menjadi fokus utama kami ke depan,”ujar Fahri.
Kementerian Sosial telah memiliki berbagai program yang berkaitan dengan kebutuhan perumahan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), program sanitasi, dan hunian layak. “Tugas kami di Kemensos beririsan dengan sektor perumahan, karena sasaran kami adalah keluarga. Rumah menjadi pusat kehidupan keluarga, sehingga penting untuk mengintegrasikan program perumahan dengan kesejahteraan sosial,”kata Mensos Saifullah Yusuf.
Diskusi juga menampilkan keberhasilan pilot project Kampung Nelayan Indramayu, di mana 93 keluarga penerima manfaat (KPM) nelayan berhasil direlokasi ke hunian layak melalui kolaborasi Kemensos dengan berbagai stakeholder. Selain itu, Ditjen Perumahan Kementerian PKP telah bekerja sama dengan Kemensos dalam pembangunan dua tower rumah susun di Cipayung, Jakarta Timur, dan satu tower di Bekasi, Jawa Barat, untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada tahun 2021-2022.
Salah satu hasil penting dari pertemuan ini adalah rencana implementasi satu data nasional pada Maret mendatang. Data ini akan menjadi panduan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program, memastikan akurasi serta efisiensi penggunaan sumber daya.
“Kami percaya bahwa dengan regulasi yang terintegrasi, data tunggal, dan kolaborasi kelembagaan, program-program sosial akan memberikan dampak yang lebih nyata. Tidak hanya pada aspek fisik, tetapi juga dalam menciptakan keluarga yang sejahtera,” ujar Fahri Hamzah.
Mensos juga menambahkan bahwa data tunggal ini akan mempermudah advokasi kondisi masyarakat secara menyeluruh. “Data ini akan memberikan perspektif yang lebih luas terhadap kebutuhan sosial masyarakat, termasuk perumahan. Kami yakin sinergi ini akan memberikan dampak besar bagi rakyat,”ujarnya.
Mensos Saifullah Yusuf dan Wamen PKP Fahri Hamzah sepakat untuk membentuk tim khusus guna menyinkronkan langkah kedua kementerian. Tim ini akan fokus pada penyatuan data, penguatan regulasi, dan pengintegrasian program di lapangan.
“Kami ingin memastikan bahwa seluruh upaya pemerintah berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan intervensi di sektor sosial dan perumahan. Dengan satu data, regulasi yang kuat, dan kolaborasi yang erat, kami optimis program-program ini akan memberikan hasil yang signifikan,” tutup Mensos Saifullah Yusuf.
Rapat ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan visi kesejahteraan sosial yang berbasis data, terintegrasi, dan tepat sasaran. Dengan kolaborasi ini, diharapkan program-program sosial dan perumahan dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Indonesia.(*)
