Jakarta,Lampungnews.com-Menteri Sosial (Mensos) RI, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menanggapi kritik dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan terkait efektivitas penyaluran Bantuan Sosial (Bansos). Menurutnya hal ini akan menjadi bahan evaluasi bagi Kementerian Sosial (Kemensos) ke depan.
Gus Ipul mengungkapkan bahwa pihaknya telah diminta untuk melakukan perbaikan data penerima bansos. Terutama hal ini agar bantuan lebih tepat sasaran kepada masyarakat.
“Pak Presiden mengajak kita bekerja dengan data yang lebih akurat. Selama tiga bulan terakhir, kami fokus memperbaiki data agar lebih tepat sasaran. kami akan terus pelajari dan jadikan bahan evaluasi,”ujar Gus Ipul di Kemensos,Salemba Raya, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).
Perbaikan data penerima bansos ini juga turut mengandeng Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tiga bulan sekali.
“Data penerima akan dimutakhirkan dan diverifikasi secara berkala. Ini penting agar bansos benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkan,”jelasnya.
Adapun Gus Ipul mengingatkan masyarakat dimana data penerimaan bansos dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kondisi ekonomi penerima.
“Jika kondisi ekonomi membaik, mereka bisa tidak menerima lagi di periode berikutnya. Tapi kalau merasa berhak, mereka bisa mengajukan protes atau usulan melalui aplikasi Cek Bansos,” tambahnya.
Selain itu, dirinya belum sepenuhnya memahami angka yang disebutkan oleh Luhut. Dimana Luhut menyebut hanya setengah dari total Rp500 triliun anggaran bansos yang diterima oleh masyarakat.
“Kemensos sendiri hanya mengelola sekitar Rp79 triliun, termasuk operasional. Dana yang langsung disalurkan sebagai cash transfer mencapai lebih dari Rp 75 triliun, melalui Himbara dan PT Pos,”jelasnya.
Selain transfer tunai, dana bansos kata dia juga mencakup gaji pendamping sosial, operasional, serta bansos adaptif untuk situasi darurat seperti bencana alam.
Meski demikian, Mensos mengatakan bahwa kritik tersebut berkaitan dengan efektivitas bansos dalam 10 tahun terakhir. Namun, ia memastikan pihaknya terus gencar melakukan perbaikan data guna membantu mengatasi persoalan tersebut.
“Kami harap dengan sistem data baru ini, kita bisa meningkatkan akurasi dan memperbaiki permasalahan yang ada,”tuturnya.
Sebagai informasi, kritik Luhut terkait efektivitas bansos dalam lima tahun terakhir menjadi viral di media sosial karena dari total anggaran Rp 500 triliun hanya setengah yang benar-benar diterima oleh masyarakat. Dia pun menyoroti beberapa permasalahan dalam penyaluran bansos seperti data ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, serta kendala administratif dalam penyaluran bantuan.
“Saya melihat sendiri bagaimana efektivitas bansos menghadapi tantangan besar. Data ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga mereka yang bahkan tidak memiliki NIK menjadi kendala utama,”ujar Luhut dalam keterangannya di Jakarta beberapa waktu lalu.(*)
