Jakarta, Lampungnews.com – Kementerian Sosial (Kemensos) RI sudah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) kepada 28.101.261 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Hal tersebut disampaikan Menteri Sosial (Mensos) RI, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) kepada awak media usai melantik Guru Sekolah Rakyat Tahap 1C di Kantor Kementerian Sosial RI, Salemba Jakarta Pusat pada Rabu (26/11/2025).
“BLTS yang sudah tuntas 28 juta lebih sudah disalurkan, kemudian disusul tahap terakhir 6-7 juta KPM. Data tahap terakhir sedang kita verifikasi bersama daerah, pendamping kami dinsos dan pihak terkait,” ujar Gus Ipul.
28 juta KPM yang sudah menerima (total sudah salur) tersebut dari data slide presentasi yang disajikan pihak Kementerian Sosial RI terdiri dari sudah salur bansos reguler dan BLTS sebanyak 15.726.385 KPM dengan rincian 15.050.255 KPM melalui Himbara dan 676.130 KPM melalui PT Pos.
Kemudian untuk penerima sudah salur perluasan I sebanyak 12.374.876 KPM dengan rincian 766.784 melalui Himbara dan 11.609.092 melalui PT Pos.
Sehingga sisanya yang sedang verifikasi tahap II sebanyak 1.413.035 KPM dengan rincian layak bansos 410.004 KPM, tidak layak dapat bansos 40.616 KPM. Total belum verifikasi sebanyak 962.415 KPM (Desil 1-4) dapat dipertimbangkan untuk menerima bansos.
Adapula KPM pengganti sedang diverifikasi sebanyak 4.639.585 KPM dengan rincian layak bansos 1.489.709 KPM dan tidak layak bansos 452.461 KPM. Sehingga total belum verifikasi sebanyak 2.697.415 KPM (Desil 5-10) tidak dapat menerima bansos.
Lebih lanjut Gus Ipul menjelaskan pemerintah terus mengupayakan agar pemberian bantuan sosial (bansos) kepada warga yang ada di Desil 1, Desil 2, Desil 3, dan Desil 4 dapat benar-benar tepat sasaran.
“Pemasangan stiker penerima bansos inisiatif daerah, dampaknya ada sebagian yang mengundurkan diri, kita berikan apresiasi rasa hormat. Ada juga yang mengundurkan diri dengan kesadaran diri melalui cek bansos itu jumlahnya puluhan ribu dalam satu tahun terakhir ini,” kata Mensos Saifullah Yusuf.
Gus Ipul menerangkan terkait partisipasi masyarakat yang mengusulkan agar bisa mendapatkan bansos ataupun melakukan pelaporan (sanggah) adanya bansos tidak tepat sasaran juga terus bertambah.
“Kemudian juga ada yang mengusulkan 600 ribu lebih, dan sudah hampir 50 ribu yang menyanggah orang lain atau keluarga keluarga yang semestinya mereka tidak mendapatkan bantuan tapi kok mendapatkan bantuan,” ungkap Saifullah Yusuf.
Saifullah Yusuf mengaku mendapatkan instruksi dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk berkolaborasi dengan semua pihak dan membuka diri agar data real time penerima bansos berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sesuai kenyataan di lapangan.
“Ini kami jadikan bahan verifikasi dan validasi, bahan-bahan yang masuk ini kami masukkan ke BPS, kita lakukan ground check lapangan, setelah itu kami kembalikan ke BPS untuk dilakukan verifikasi dan validasi, ini semua memerlukan waktu, tapi kita ingin memastikan data kita akurat, disalurkan dengan penuh kehati-hatian agar tepat sasaran,” kata Gus Ipul.
Lebih lanjut ia menyampaikan pemerintah membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk melaporkan apabila ada penerima bansos tidak tepat sasaran ataupun ada yang berhak mendapatkan bansos namun tidak menerima.
“Jika ada yang ingin menambah atau menyanggah bansos agar bisa disertakan bukti-bukti foto dan dokumen terkait yang dibutuhkan untuk diverifikasi dan divalidasi,” tegasnya.
Terkait guru Sekolah Rakyat, Kemensos telah melantik 1.393 fungsional guru dalam tahap 1A dan 1 B. Kemudian pada Tahap 1 LC dilantik sebanyak 820 guru PPK dan 10 pejabat fungsional Peksos, penyuluh dan auditor.
Sekolah rakyat dijelaskan bagian dari strategi pemerintah untuk memutuskan mata rantai kemiskinan bagi keluarga tidak mampu.
“Dengan Permensos, Sekolah Rakyat Raya menjadi UPT dan sudah tersebar di 166 titik lokasi berdiri dalam 5 bulan. Bekerja dengan hati dan pikiran profesional. Sekolah rakyat harus bebas perundungan, bebas dari kekerasan dan inklusif,” pungkasnya. [*]
