Lampungnews.com – Pemerintah dan aparat keamanan diminta segera melakukan pencegahan dini atas risiko ancaman oknum yang membawa isu konflik di Myanmar ke Indonesia.
Konflik di Myanmar yang melibatkan Rohingya dipandang coba dieksploitasi beberapa pihak yang ingin membuat keadaan di Indonesia tidak stabil. Sebelumnya, hal tersebut sempat diwanti-wanti langsung oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian, dikutip dari CNNIndonesia.com. Selasa (5/9).
“Nah ini menjadi salah satu petunjuk emang ada hal-hal itu di politisasi, kalau itu terjadi pemerintah harus tegas menindak orang-orang seperti ini,” kata Ketua Fraksi Partai Hanura DPR RI Nurdin Tampubolon kepada wartawan, Kamis (7/9).
Pemanfaatan isu Rohingya untuk mengganggu kestabilan negara dianggap tak tepat. Alasannya, pemerintah dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo dinilai sudah melakukan tugas dengan baik dalam merespon konflik di Rakhine, Myanmar.
Pernyataan Jokowi yang mengutuk konflik yang melibatkan etnis muslim Rohingya telah menunjukkan sikap tegas pemerintah. Selain itu, sikap pemerintah yang langsung mengirim Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Myanmar juga patut diapresiasi.
Pendapat serupa juga disampaikan anggota Fraksi PDI Perjuangan Andreas Parera. Menurutnya, penawaran konsep penyelesaian konflik jangka pendek dan panjang yang disodorkan Pemerintah ke Myanmar harus dikawal.
Andreas meminta masyarakat tidak memanfaatkan isu Rohingya untuk menciptakan gangguan stabilitas di dalam negeri. Selain itu, Pemerintah dan aparat keamanan juga harus menindak tegas oknum yang diketahui berencana memanfaatkan isu Rohingya untuk mengganggu keamanan.
“Kritik boleh saja sebagai tanggung jawab kita terhadap Rohingya, tetapi tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya mengimpor kasus Rohingya ke dalam negeri harus dicegah secara dini dan tegas,” tuturnya.
Dugaan pemanfaatan isu Rohingya untuk mendiskreditkan Jokowi muncul setelah polisi melakukan analisis menggunakan perangkat lunak (software) terhadap media sosial Twitter. Tito mengatakan, cara-cara yang dilakukan kelompok tersebut pernah digunakan dalam Pilkada Serentak 2017 untuk menyerang salah satu pasangan calon dan pemerintah.(*)
