/ Bawaslu mengungkap ada 40 laporan mengenai money politics yang masuk dari pilkada serentak 2018. Sebagian besar akan ditindaklanjuti yakni sebanyak 37 laporan.
“Dari seluruh Indonesia, kami mendapat 40 laporan soal money politics. 37 Di antaranya yang kami tindak lanjuti,” kata anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar, dalam diskusi bertajuk ‘Pilkada, Kotak Kosong, dan Pilpres’ di Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (30/6/2018).
“Yang terbanyak Sulawesi Selatan 8 kasus, Lampung 7 kasus, Jatim juga ada,” lanjut Fritz.
Selain itu, Fritz menuturkan akan ada pemungutan suara ulang di sejumlah daerah sebab terdapat pelanggaran administrasi dan pidana di lapangan yang diperoleh dari evaluasi 8300 TPS. Namun, yang mendominasi adalah pelanggaran administrasi.
“Misalnya TPS tidak dibuka dari pukul 07.00, KPPS tidak memberi arahan, lalu ada KPPS mengarahkan memilih salah satu paslon, daftar DPT tidak ditaruh di depan TPS, ada masalah logistik. Kami menemukan sampai Kami sore 1700-an pelanggaran,” ungkapnya.
Namun, pelanggaran lain yang menurutnya krusial adalah pembukaan kotak suara sebelum waktunya. Selain itu, masalah keamanan juga menjadi pertimbangan.
“Sampai hari ini ada rekomendasi 110 TPS akan pemungutan suara ulang. Bisa masalah keamanan, misal di Bungah, ada penembakan. Ada banjir di daerah Sumatera. Yang paling banyak masalah DPT,” kata dia dikutip dari detik.com.
Dalam acara ini juga dihadiri Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini Partai Golkar TB Ace Hasan Syadzily, Waketum Partai Gerindra Ferry Juliantono, serta Direktur Eksekutif SMRC Djayadi Hanan. (*)
