Jakarta, Lampungnews.com — Ketua MPR Zulkifli Hasan menyoroti salah satu penyebab korupsi adalah mahalnya ongkos politik (dana kampanye) untuk memenangkan Pilkada, sementara gaji yang mereka dapatkan saat menjabat relatif kecil.
“Ya pilihannya apa, kalau you mau jadi gubernur mesti bayar kan. Dari mana duitnya? Hayo. Termasuk presiden-lah berapa gajinya. Merunning dana kampanye segini gede gimana coba,” ucap Zulkifli di gedung DPR, Jakarta, Kamis (25/10).
Zulkifli menyebut gaji bupati hanya sekitar Rp 6,5 juta, ditambah tunjangan. Dengan pendapatan segitu, membuka celah untuk korupsi dengan jual beli jabatan atau model suap lain seperti modus korupsi yang sering diungkap KPK.
“Nah, inilah harus dipebaiki. Tapi pemilihan jadi bupati banyak, berarti kan ada kuasa, berarti ada KKN macam-mamcam. Nah itu yang saya kira itu harus sama-sama kita duduk, kita perbaiki,” terang ketum PAN itu.
Tak hanya kepala daerah, wakil rakyat yang duduk di parlemen juga berpotensi korupsi. Padahal, kata Zul, gaji dan tunjangan anggota dewan sangat besar. Apalagi yang punya jabatan seperti Ketua DPR, MPR, dan DPD.
“Saya banyak tuh gaji sudah kumpul dari ketua MPR, cukup. Gajinya tuh hampir tiap bulan Rp 60 juta. Rp 60 juta cukuplah, berarti kan sehari Rp 2 juta. Kita makan apa sehari Rp 2 juta. Berarti kan banyak itu, cukup,” tuturnya.
Sementara DPR, menurut Zul, untuk dana resesnya saja tiap bulan Rp 300 juta. Ditambah dana kunjungan ke dapil Rp 130 juta. Sehingga hampir Rp 500 juta didapat di luar gaji. Dengan begitu nyaris tak masuk akal anggota DPR korup.
“Sudah hampir Rp 500 juta kan. Belum dari kementerian bantuan-bantuan biskuit, susu, beasiswa, gajinya juga. Artinya kalau kita sungguh-sungguhnya bekerja dengan baik, running itu kemungkinan ada. Jadi kalau ketua DPR masih nyolong, wah ini keterlaluan,” paparnya. (*)
Sumber : kumparan.com
