Makassar, Lampungnews.com– Mengenakan baju adat Bugis-Makassar bernuansa merah, Menteri Sosial (Mensos) RI Tri Rismaharini menjadi keynote speaker dalam kegiatan Forum LPTK dan Ramah Tamah Evaluasi Pasca Konaspi X Tahun 2022 di Ballroom Phinisi 1 Hotel Claro Makassar (22/5/2023).
Mensos Risma mengajak Perguruan Tinggi yang hadir dalam kegiatan tersebut untuk dapat menjalin sinergitas dalam penanganan masalah kemiskinan di Indonesia. Perguruan tinggi bisa berkontribusi dalam penguatan ilmu pengetahuan dan transfer teknologi.
Sumber daya yang terdidik dan terampil, menjadi kunci dalam upaya pemerintah menangani kemiskinan. Dalam setiap kunjungannya, Mensos menekankan bahwa pendidikan menjadi sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
Dalam kunjungan ke lokasi KAT Suku Anak Dalam di Jambi dan Suku Dayak Meratus di Kalimantan Selatan, misalnya, masalah pendidikan menjadi keperdulian bersama.
“Saya datang ke Suku Anak Dalam Jambi, dari Jambi 6 jam dan masuk hutan sekitar 4 jam. Permintaan mereka, jangan bangunkan rumah untuk kami, tapi bangunkan sekolah untuk kami. Jadi saya bangunkan community center, ada perpustakaan, dan kita pasang internet” kata Mensos Risma.
Pendidikan tidak hanya dipahami pada aspek kognitif, namun juga perilaku keseharian yang baik. Dalam hal ini edukasi juga penting dilakukan terkait perilaku hidup bersih dan sehat, yakni tentang kebersihan badan seperti mandi, potong rambut, potong kuku, juga diajarkan kepada anak-anak Suku Anak Dalam di Jambi.
“Saya juga masuk ke Dayak Meratus. Apa yang mereka minta? Tolong bantu pendidikan untuk anak-anak kami, bantu kesehatan kalau kami sakit,” katanya.
Hal lain yang saat ini menjadi tantangan dan semakin lama dirasa semakin berat adalah penanganan kemiskinan di daerah pedalaman. Mensos Risma optimistis bahwa penanganan masalah kemiskinan akan lebih mudah apabila dilakukan bersama-sama, salah satunya menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi.
Di hadapan Rektor, Wakil Rektor dan para tamu undangan yang hadir, Mensos Risma memaparkan program-program Kementerian Sosial untuk mensejahterakan masyarakat.
Meliputi program pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, dan rehabilitasi sosial. Program Kementerian Sosial menjangkau seluruh wilayah tanah air, mulai dari Aceh sampai dengan Papua. Tidak hanya wilayah yang mudah dijangkau, tapi sampai ke wilayah pedalaman dan lokasi Komunitas Adat Terpencil (KAT). Bahkan wilayah terluar daerah perbatasan Indonesia.
“Malam hari ini saya sangat senang bisa hadir di Forum Rektor ini dan bertemu dengan para Rektor PPTKN sekaligus melakukan penandatanganan MoU untuk memecahkan permasalahan anak dan kemiskinan, terutama Disabilitas.
Saya percaya adanya kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Indonesia dapat lebih cepat sejahtera” ungkap Risma.
Permasalahan anak-anak dan disabilitas memerlukan penanganan dengan cara yang berbeda. Sehingga Mensos Risma berpesan untuk pengajaran terutama PAUD dan SD, guru-guru nya bisa mengajar inklusi.
Selain itu, pembekalan kepada para guru dan pendidikan sejak dini kepada anak-anak agar dapat terhindar dari pelecehan seksual menjadi poin penting. Dalam hal mitigasi bencana, penanaman sejak dini apabila terjadi bencana juga harus dilakukan.
Sehingga tidak banyak korban apabila terjadi bencana. Dalam bidang Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial juga melakukan inovasi alat bantu Disabilitas. Beberapa inovasi tersebut dilakukan untuk memudahkan penyandang Disabilitas melakukan aktivitas sehari-hari.
Misalnya kursi roda adaptif bagi anak Cerebral Palsy dan tongkat adaptif yang dilengkapi GPS, sensor air, dan sensor panas bagi penyandang tunanetra. Alat-alat tersebut diproduksi oleh anak-anak Disabilitas di sentra-sentra dan balai Kemensos.
Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) adalah perguruan tinggi negeri atau swasta yang ditunjuk pemerintah untuk menyelenggarakan Program Sarjana Pendidikan (PSP) dan Pendidikan Profesi Guru (PPG) guna memenuhi kebutuhan pendidik yang berkompeten di Indonesia. Tugas utama LPTK adalah menghasilkan tenaga kependidikan yang berkualitas tinggi, salah satunya guru.
Mereka yang akan bekerja pada berbagai satuan pendidikan dipersiapkan melalui program pembelajaran. Sebanyak 19 Perguruan Tinggi atau universitas yang tergabung dalam Perkumpulan Perguruan Tinggi Kependidikan Negeri (PPTKN) menandatangani MoU tentang penanganan masalah sosial. 19 universitas tersebut yaitu UNM, UNP, UNIMED, UNJ, UPI, UNNES, UNY, UNESA, UNDIKSHA, UNG, UM, UNIMA, Unimal Lhokseumaue, Unmul Samarinda, ULM Banjarmasin, UBT Tarakan, UHO Kendari, Unsulbar Majene, dan Unhas.
Turut hadir Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbudristek RI Nizam, Staf Khusus Menteri Sosial (SKM) Bidang Komunikasi dan Media Massa Don Rozano Sigit Prakoeswa, SKM Bidang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Luhur Budijarso Lulu, Direktur Sumber Daya Kemdikbud Ristek RI Sofwan Efendi, Rektor UNM Husain Syam, Jajaran Rektor, Ketua Senat, Wakil Rektor dan Ketua Lembaga PPTKN.(*)
