Jakarta, Lampungnews.com-Kehadiran Sekolah Rakyat (SR) bukan untuk menggantikan sekolah-sekolah yang sudah ada, tetapi justru melengkapi dan memperluas akses pendidikan bagi anak-anak yang belum bersekolah. Pemetaan daerah dilakukan dengan cermat untuk memastikan bahwa SR tidak mengambil jatah sekolah lain, melainkan hadir di lokasi yang memang membutuhkan intervensi pendidikan.
Salah satu prinsip utama dalam pendirian Sekolah Rakyat adalah menjangkau anak-anak yang selama ini belum memiliki akses ke sekolah, baik karena kendala ekonomi, geografis, maupun faktor sosial lainnya. Pemilihan ini didasari oleh desil-desil yang tercantum dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Sekolah Rakyat hadir untuk melengkapi, bukan meniadakan sekolah yang sudah ada. Fokus kita adalah memastikan bahwa setiap anak mendapatkan haknya untuk belajar,”jelas Prof. M. Nuh Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat.
Dengan pendekatan ini, Nuh menegaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak akan mengganggu sistem pendidikan yang sudah berjalan, tetapi justru menjadi solusi bagi daerah-daerah dengan angka putus sekolah yang tinggi. Pemetaan dilakukan berdasarkan tingkat kemiskinan dan jumlah anak usia sekolah yang belum mendapatkan pendidikan, sehingga SR bisa hadir di tempat yang paling membutuhkan.
Lebih lanjut Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico menjelaskan guna menjaga kesinambungan dan keberlanjutan program, guru dan tenaga pendidik akan direkrut dari daerah sekitar sekolah.
“Hal ini bertujuan untuk memastikan adaptasi sosial yang lebih baik, sekaligus memperlancar distribusi tenaga pendidik di wilayah-wilayah yang membutuhkan,” jelas Robben.
Selain itu, kepala sekolah akan berperan sebagai project manager di setiap titik pendidikan, memastikan efektivitas pembelajaran serta keterlibatan masyarakat dalam mengelola sekolah.
“Kami ingin memastikan bahwa tenaga pendidik yang direkrut tidak hanya memiliki kompetensi akademik, tetapi juga empati sosial yang tinggi, sehingga mereka bisa memahami kondisi siswa dan mendukung mereka secara optimal,” ungkap Nuh pada rapat persiapan Sekolah Rakyat, Selasa (25/3/2025).
Agar siswa dapat beradaptasi dengan baik di lingkungan belajar, program matrikulasi selama satu bulan akan diterapkan sebelum tahun ajaran baru dimulai. “Matrikulasi ini penting untuk membekali siswa dengan kesiapan mental, sosial, dan akademik, sehingga mereka bisa mengikuti pembelajaran formal dengan lebih baik,” tambah Nuh.
Sementara itu, guru yang terpilih akan menjalani pelatihan khusus dengan fokus pada social empathy, sehingga mereka mampu mendidik dengan pendekatan yang lebih inklusif dan memahami kebutuhan anak-anak yang datang dari berbagai latar belakang sosial.
Dengan strategi yang terstruktur dan pendekatan yang berbasis kebutuhan masyarakat, Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi solusi nyata dalam mempercepat pemerataan pendidikan di Indonesia. Program ini tidak bertujuan untuk menggeser atau menggantikan sekolah yang sudah ada, tetapi justru menjadi pelengkap dalam memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam memperoleh hak pendidikan mereka.(*)
