Jakarta, Lampungnews.com – Penebalan Bantuan Sosial (Bansos) Sembako sebagai bagian dari paket stimulus yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli masyarakat dan memicu pertumbuhan ekonomi mulai disalurkan bulan Juni ini.
“Kita luncurkan juga di bulan Juni ini penebalan bansos, tambahan untuk mereka yang menerima sembako/BPNT, Bantuan Pangan Non Tunai sebesar Rp200 ribu dikali dua bulan, bulan Juni dan bulan Juli, ini salah satu bentuk atensi presiden kepada masyarakat yang paling membutuhkan,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) usai memimpin rapat pimpinan di Gedung Kemensos, Jakarta, Rabu (11/6/2025).
Penebalan Bansos disalurkan kepada sekitar 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Penebalan bansos ini diharapkan bisa meringankan beban Masyarakat, memperkuat daya beli, dan memicu pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, untuk penyaluran bansos triwulan II secara keseluruhan sedang berproses. Saat ini proses penyaluran bantuan sosial sembako terus berjalan dan menuju ke penyaluran 95,5 persen dari 18.277.083 KPM sembako dan 10 juta KPM PKH. Adapun sebanyak 4,5 persen atau 805 ribu KPM penerima bansos sembako sedang proses buka rekening kolektif (Burekol). Dari 805 ribu KPM tersebut, sebanyak 654 ribu di antaranya adalah penerima program PKH.
Kementerian Sosial juga membuka peluang bagi masyarakat yang ingin menyampaikan keberatan atau sanggahan terkait penyaluran bansos melalui usul sanggah di aplikasi Cek Bansos. Proses pemutahiran ini dilakukan secara berkala, yaitu setiap tiga bulan sekali. Pemutakhiran ini bertujuan untuk memastikan bahwa data penerima bantuan sosial (bansos) semakin akurat dan tepat sasaran
“Ini bentuk pemerintah membuka partisipasi publik untuk ikut membuat Bansos ini tepat sasaran. Jadi kita ada jalur formal, tapi kita juga ada jalur cek Bansos. Ini mohon untuk bisa disampaikan ke publik mereka boleh untuk ikut berpartisipasi lewat aplikasi cek Bansos,”ujarnya.
Gus Ipul menyampaikan bahwa penyaluran bansos triwulan II ini adalah transisi dari Data Tunggal Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). “Sebelumnya ditengarai penyaluran bansos banyak yang tidak tepat sasaran, strategi Presiden Prabowo adalah dengan memperbaiki data lewat DTSEN sesuai Inpres No. 4 Tahun 2025,” jelasnya.
Sebagai penutup, Gus Ipul juga menegaskan bahwa anggaran bantuan sosial tidak dialihkan ke anggaran sekolah rakyat, sebaliknya presiden menambah anggaran bansos melalui penebalan bansos.
“Presiden merintahkan kepada kita dari awal tidak mengubah anggaran bansos dan malah ditambah sama presiden, yang jadi penting itu buat kita adalah bansos lebih tepat sasaran,” kata dia.(*)
