Jakarta, Lampungnews.com – Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf atau yang lebih akrab dipanggil Gus Ipul mengungkapkan bahwa pemerintah melakukan penebalan bantuan sosial dari yang sebelumnya Rp 71 triliun menjadi Rp 110 triliun pada akhir 2025.
Hal tersebut ia sampaikan kepada awak media dalam kegiatan Capaian 1 Tahun Kemensos Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di bidang kesejahteraan sosial yang dilaksanakan di Kantor Kementerian Sosial RI, Salemba, Jakarta Pusat pada Senin (20/10/2025).
“Kita menyalurkan bansos secara reguler setiap tiga bulan sekali untuk dua program utamanya yaitu program PKH dan Program Bansos, ini alokasi pagu anggarannya mencapai Rp 71 triliun,” ujar Saifullah Yusuf.
Ia mengungkapkan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto tidak pernah mengurangi bansos dan malah justru menambah jumlah bansos.
“Sebagaimana yang sering saya sampaikan Presiden tidak pernah mengurangi bansos kepada masyarakat, malah justru ditambah,” kata dia.
“Yang dulu alokasinya Rp 71 triliun, di akhir tahun ini bisa mencapai lebih dari Rp 110 triliun, jadi cukup signifikan hampir mencapai 31 triliun lebih tambahan nya,” ungkapnya.
Hal ini kata Saifullah Yusuf dimaksudkan untuk dapat benar-benar dapat memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan bansos pemerintah.
“Ada dua, satu ada penebalan kepada 20 juta KPM yang selama ini telah mendapatkan bansos reguler dan kemudian kepada 14 juta lebih adalah penerima manfaat baru yang berada di desil satu, dua, tiga, dan empat,” paparnya.
“Bagi penerima manfaat baru tentu mendapatkan Rp 900 ribu selama tiga bulan (Oktober, November dan Desember), tetapi bagi penerima manfaat reguler mereka ditambah Rp 900 ribu,” jelas Gus Ipul.
“Katakanlah kalau dia penerima bansos sembako setiap bulan mendapatkan Rp 200 ribu diberikan tiga bulan sekali mereka mendapatkan 600 ribu, khusus di triwulan keempat karena ditambah Rp 900 ribu oleh Presiden, maka mereka mendapatkan Rp 1,5 juta. Jadi ini adalah untuk yang penebalan,” paparnya.
“Jadi ini saya kira sesuatu yang kita harapkan benar-benar bermanfaat, mengungkit daya beli dan sekaligus menjadi bagian dari perlindungan sosial,” lanjut Saifullah Yusuf.
Ia juga menjelaskan di tahun pertama, pihaknya telah meletakkan dasar-dasar eksekusi program Presiden RI Prabowo Subianto
“Dengan konsolidasi itu, kita harapkan kerja kita semakin berdampak, terukur, dan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara bertahap. Tahap pertama konsolidasi data dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN yang dikelola BPS. Kami tugasnya ikut memuktahirkan, karena setiap hari ada dinamika di lapangan,” kata Saifullah Yusuf.
“Sudah lebih dari 12 juta KPM kita lakukan ground check melalui pendamping yang kami miliki ditemani Dinsos setempat dan BPS daerah. Untuk memastikan penerima manfaat memenuhi kriteria penyaluran Bansos.1,9 juta tidak layak setelah melakukan ground check. Kami menyisir rekening bersama PPATK ternyata ada lebih dari 600 ribu digunakan untuk judi online,” ucapnya.
Pihaknya juga memberikan peluang bagi yang benar-benar membutuhkan bansos untuk dapat melakukan reaktivasi melalui jalur formal maupun form yang telah disiapkan.
“Bansos tepat sasaran, pak Presiden ingin penerima bansos bisa naik kelas menjadi keluarga lebih berdaya dan mandiri. Lebih dari 77 ribu KPM sudah graduasi tidak. Tahun depan target kita lebih dari 300 ribu KPM graduasi,” pungkasnya.(*)
