Jakarta, Lampungnews.com- Kementerian Sosial bersama Badan Pusat Statistik (BPS) terus memuktahirkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Dalam rapat bersama pada Jumat (7/11/2025) malam di Kantor Kementerian Sosial Salemba Jakarta Pusat disebut jumlah total penerima bansos desil satu, dua, tiga, hingga empat berjumlah 35.046.783 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Pihaknya bersama BPS mengkaji hasil pemuktahiran yang dilaksanakan Pemda Kabupaten Kota selama 10 hari terakhir kita melakukan ground check pada penerima bansos.
“Hasil pemuktahiran bersama BPS dan Dinsos keluarga penerima manfaat desil 1-4 itu 35 juta 46 ribu 783 KPM. Ini informasi lanjutan yang sebelumnya kami pernah sampaikan. KPM bansos reguler dan BLTS desil 1-4 ada 16,3 juta KPM. Sedangkan KPM desil baru BLTS desil 1-4 itu 18,7 juta,” ujar Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf yang dikenal Gus Ipul.
Ia menjelaskan untuk KPM Bansos reguler yang otomatis menerima BLTS 1-4 telah selesai dilakukan verifikasi dan validasi, hasilnya 16,3 juta KPM sudah disalurkan bantuan secara bertahap.
“Sementara KPM baru desil 1-4 sebanyak 18,7 juta itu telah di verifikasi 16,8 juta, dinyatakan layak 12,6 juta, yang dinyatakan tidak layak itu 4,2 juta jiwa. Sementara Sisanya 1,9 juta dalam proses verifikasi. Yang tidak layak tindak lanjut nya akan dijelaskan BPS,” kata dia.
Dengan pertemuan rutin bersama BPS dijelaskan Gus Ipul pihak nya bisa mengikuti perkembangan di lapangan.
“Tahap pertama kita sudah proses salur ke penerima reguler 90 persen kemudian BLTS. Sementara untuk kedua 18,7 juta ini kita sedang proses verifikasi 80 persen menunggu sisa 20 persen, kalau sudah selesai baru kita salurkan teruskan ke Himbara dan Bansos. 700 ribu melalui kantor pos sisanya melalui Himbara,” paparnya.
Bagi penerima baru BLTS, Kemensos membutuhkan waktu untuk ground check, pasalnya data 4,2 juta itu ada di data yang belum selesai diverifikasi.
“Ini sudah By Name By Adress (BNBA). Jadi lengkap nama, alamat, foto rumahnya. Tapi selalu ada dinamis makanya harus dilakukan secara konsisten karena pasti akan ada perubahan dari triwulan. Jumat depan kita akan tuntaskan 18,7 juta itu Jadi sudah bisa proses salur Minggu depannya,” tambah Gus Ipul.
BLTS dijelaskan Gus Ipul merupakan bagian dari kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto di bidang ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat dan menjaga pertumbuhan ekonomi.
“Ini yang saya harapkan jika sudah disalurkan, kepada KPM untuk bisa dimanfaatkan dengan bijak untuk kebutuhan dasar keluarga, tidak untuk membeli hal-hal lain seperti judi online, rokok, membayar hutang, yang di luar peruntukannya. Kami berharap petugas mengawal bantuan ini, jadi tidak ada yang dikurangi, diterima 100 persen,” kata Mensos.
Dalam acara Karang Taruna, Mensos menyebutkan pihaknya juga akan mengoptimalkan peran karang taruna dalam melakukan pemuktahiran data penerima bantuan sosial.
Ia mengungkapkan pada Juni – Juli 2025 ada penebalan bansos, ditambah BLTS ini, maka alokasi anggaran untuk bansos dan PKH sembako meningkat lebih dari Rp 37 triliun
“Anggaran Kemensos 2025 alokasinya 75 triliun, dengan penambahan ini menjadi 110 triliun lebih. Ini bentuk atensi presiden untuk dikawal pada mereka yang tepat,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan pentingnya kolaborasi sangat erat antara Kemensos dan BPS untuk meningkatkan akurasi penyaluran bansos.
“Dari yang kita lakukan verifikasi ada 16,8 juta, hasilnya ada 4,2 juta dinyatakan tidak layak mendapatkan bansos, ini yang kita sebut Inclusion error. Nanti mereka akan diganti dengan penerima masuk kriteria untuk menggantikan penerima yang dinyatakan tidak layak,” kata Amalia.
Pihaknya akan memprioritaskan lansia tunggal, disabilitas tunggal, keluarga yang tidak memiliki rumah layak huni, terutama dengan daya listrik 450 VA atau 900 VA.
“Mereka yang kerja nya masih serabutan. Proses nya kita verifikasi, untuk memastikan cadangan penganti ini layak mendapatkan bansos,” paparnya.
Koordinasi sangat baik kata Amalia akan diperluas dengan koordinasi yang lebih erat di tingkat daerah, antara dinsos dengan BPS provinsi dan kota.
“Minggu depan kita akan melaksanakan rakornis antara BPS Pusat Kabupaten Kota dengan Kemensos dan Dinsos seluruh Indonesia, sehingga kolaborasi untuk memuktahirkan DTSEN bisa mendapatkan data lebih akurat dan solid baik di tingkat provinsi dan Kabupaten Kota,” jelas dia.
Mengenai kriteria rumah tidak layak huni dijelaskan Amalia adalah atap lantai dinding tempat tinggal tidak layak ada yang bocor asbes, lantai nya dari tanah, tidak punya akses ke sanitasi layak, tidak punya akses ke air bersih.
“Jumlah orang miskin paling banyak di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, jadi proporsi 4,2 juta itu dari sana. DTSEN terkait manusia ini sangat dinamis.
Bansos kalau dilakukan secara digital itu lebih baik data nya, karena data bisa secara real-time, tidak perlu menunggu tiga bulan, jadi bisa dilakukan setiap hari,” papar Amalia.
Ia juga mengungkap keikusertaan BPS dalam project bansos digital di Banyuwangi. Amalia juga menjelaskan Indeks Pembangunan Manusia secara nasional sebesar 75,90. Dimana tiga provinsi tertinggi yang masuk kategori tinggi, yaitu DKI Jakarta, Kepri dan DI Yogyakarta. [*]
