Jakarta, Lampungnews.com – Kementerian Sosial (Kemensos) RI akan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) tahap kedua kepada 11.609.092 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui PT Pos mulai akhir akhir pekan ini.
Hal tersebut disampaikan Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) kepada awak media usai melaksanakan rapat bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan PT Pos di Kantor Kementerian Sosial RI, Salemba Jakarta Pusat pada Selasa (18/11/2025).
Mensos awalnya menjelaskan bahwa ada penambahan jumlah penerima manfaat yang kisaran sebelumnya 15-17 juta KPM menjadi 35 juta KPM. Dan dalam satu bulan terakhir Kementerian Sosial telah berproses menyalurkan bantuan sosial (Bansos) baik yang reguler maupun BLTS.
Setiap penyaluran dijelaskan Gus Ipul diawali proses verifikasi validasi data yang dilakukan BPS, hasil pemuktahiran kemudian diterima Kemensos dan dikirim ke Himbara dan PT Pos.
Setiap pihaknya akan menyalurkan Bansos di setiap triwulan, Kemensos menerima data balikan BPS setelah melalui proses verifikasi dan validasi dari berbagai daerah.
“Dari alokasi 35 juta lebih bagi keluarga di desil 1-4, kita telah menyalurkan kepada 15.726.385 keluarga penerima manfaat. Sebagian besar melalui Himbara (15.050.255 KPM) dan 600 ribu lebih (676.130 KPM) melalui PT Pos,” ungkapnya.
Mulai akhir Minggu ini Kementerian Sosial disebut Gus Ipul akan menyalurkan ke tahap kedua melalui PT Pos Sebanyak 11,6 juta KPM, dan ada 1 juta KPM lebih yang melalui Himbara.
“Ini adalah suatu proses penyaluran bantuan Presiden kepada mereka yang lebih berhak. Saya ingin menyampaikan proses pemuktahiran yang menjadi tindak lanjut instruksi presiden nomor 4 tahun 2025. Kita harapkan bantuan presiden ini bisa diterima kepada mereka yang lebih berhak,” paparnya.
Gua Ipul menjelaskan proses pemuktahiran dilakukan setiap saat karena data sangat dinamis karena ada yang pindah, meninggal, dll.
Pemuktahiran dapat dilakukan oleh operator desa dan Dinsos melalui SIKS-NG, Cek Bansos oleh masyarakat, ground check oleh pendamping PKH Petugas BPS dan Pemda, call center 021 171 oleh operator Kemensos dan WA center oleh operator Kemensos.
Proses pemuktahiran berdasarkan variabel isian harus standar BPS terdiri dari 39 variabel dengan 14 variabel kunci. Validasi dilakukan oleh petugas survey yang dilatih oleh BPS, kebenaran data bisa dibuktikan, terdapat mekanisme monitoring dan evaluasi.
Dengan adanya banyak saluran ini, Gus Ipul melihat masyarakat dapat berpartisipasi dalam pemuktahiran data Bansos. Saat berpartisipasi dalam pemuktahiran, masyarakat harus memahami apa yang harus dilampirkan untuk proses usul atau sanggah.
Setelah data-data tersebut masuk Gus Ipul menjelaskan dari Kemensos akan diberikan ke BPS, kemudian akan dicek ulang, dan dikembalikan ke Kemensos untuk melakukan rangking desil satu sampai dengan desil sepuluh.
“Bansos harus tepat sasaran sesuai arahan bapak Presiden. Kalau kita sama-sama saling mengawasi data kita semakin akurat. Data ini terhubung dengan Dukcapil, PLN, BPJS Kesehatan, dan data dari Kementerian dan lembaga terkait,” kata Mensos.
“Alokasi 35 juta KPM lebih itu, tahap pertama itu hampir 16 juta sudah disalurkan untuk yang reguler dan BLTS, tahap kedua akan disalurkan sekitar 13 juta melalui PT Pos dan Himbara. Nanti di tahap terakhir ketiga ada 8 juta lagi. Sehingga di akhir November, 35 juta KPM sudah disalurkan dengan baik,” kata dia.
Menteri Sosial Gus Ipul juga menegaskan bansos kepada KPM tidak boleh dipotong, karena pihak nya sudah menyiapkan biaya salur, dan para petugas sudah dibiayai pemerintah.
“Saya berharap penyaluran di PT Pos berjalan dengan tertib. Nanti akan ada pemberitahuan. Silahkan datang ke PT Pos, atau bisa kumpul di kelurahan atau kecamatan, dan kelompok khusus bisa diantar oleh PT Pos ke masing-masing KPM. Harapannya para KPM dapat memanfaatkan bansos dengan baik sesuai prasyarat masing-masing,” jelas Gus Ipul.
Gus Ipul juga meminta kepada para penerima bantuan sosial untuk tidak digunakan hal-hal negatif seperti judi online (Judol). Pasalnya dari 600 ribu KPM yang ditengarai menggunakan dana bansos untuk judol ada yang sudah meminta untuk di reaktivasi kembali.
“Dari sekitar 200 ribu yang mengajukan aktivasi, hingga hari ini ada 7.200 sudah di reaktivasi. Kita minta pendamping untuk mengawasi. Nanti kita awasi dengan PPATK Mereka kita reaktivasi karena mereka benar-benar butuh dan setelah dilakukan ground check. Jika tidak kita beri bantuan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar. Ini kesempatan kedua yang bisa jadi kesempatan terakhir. Nanti kita lihat apakah jika melanggar lagi apakah di blokir total atau ada kebijakan lain. Bansos ini tidak boleh digunakan untuk judol,” pungkas Saifullah Yusuf.
Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono menjelaskan ada sejumlah variabel untuk memastikan bansos benar-benar tepat sasaran.
“Ada tiga variabel utama, yakni variabel individu, variabel kondisi keluarga seperti fisik rumah dan mck
Serta variabel aset. Nanti akan diisi oleh masyarakat yang sudah mengisi, kita lakukan prominance test. Kita lakukan pemuktahiran berdasarkan data base mengisi 39 variabel,” jelas dia.
Pihaknya mentargetkan setiap tiga bulan DTSEN di muktahirkan. Setelah diisi variabel, pihak BPS akan membuat peringkat berdasarkan kondisi di lapangan.
“Kami akan terus berkolaborasi bersama masyarakat dan pihak terkait. Kami memberikan pelatihan terkait variabel yang harus di standarisasi. Desil ada yang bergerak ke atas dan bawah. DTSEN ini merupakan data gabungan dari instansi dan Pemda, data ini akan terus terkoneksi,” kata dia.
Senior Vice President Government and Corporate PT Pos Indonesia, Hendra menjelaskan akan ada lebih dari 11 juta KPM yang akan pihaknya salurkan mulai Jumat (21/11/2025).
“Setelah dana masuk, dua hari setelahnya bisa kita lakukan pembayaran. Karena ini penerima BLTS ini baru, saran kami membawa surat pemberitahuan yang sudah di berikan PT Pos kepada KPM, bawa bukti diri seperti KTP dan KK. Jika yang datang sesuai nama cukup membawa KTP, kalau keluarga membawa KK,” kata Hendra.
Hendra menjelaskan pihaknya akan membuatkan jadwal dan tempat yang layak supaya tidak banyak kerumunan saat masyarakat mengantri BLT.
“Kepada KPM kita ada tiga pola penyaluran, bisa datang ke PT Pos, bisa juga PT pos menghampiri komunitas, atau bisa juga PT Pos mendatangi langsung ke mereka yang sakit, disabilitas dan lansia. Agar dapat segera dimanfaatkan. Pembayaran dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu juga melalui tiga mekanisme tersebut,” pungkasnya. [*]
