Bandarlampung, Lampungnews.com, – Setelah berbulan-bulan menunggu, akhirnya Kementerian Dalam Negeri mulai mendistribusikan blanko Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) ke sejumlah wilayah di Indonesia.
Namun, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan,sebanyak 150 ribu blanko KTP elektronik akan diberikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Untuk DKI, tahap pertama seratus lima puluh ribu dulu. Sedangkan untuk daerah lain mungkin di bulan April itu, bertahap,” ujar Tjahjo seperti yang dilansir dari kemendagri.go.id, Jumat.
Menurutnya, pemerintah tidak bisa langsung mencetak e-KTP sekaligus. Sebab, masih ada 4,5 juta penduduk yang sudah melakukan perekaman e-KTP, tetapi belum melakukan pencetakan, sehingga harus dilakukan bertahap.
Mendagri pun mengatakan pemenang tender e-KTP merupakan perusahaan dalam negeri. Sebelumnya, Kemendagri melakukan pengadaan blanko KTP el sebanyak tujuh juta keping. Disamping itu, terdapat sebanyak tiga juta keping akan diperuntukkan sebagai cadangan.
“Yang mencetak e-KTP itu orang kita. Yang menang tendernya dari dalam negeri. Bulan April nanti, kita cetak hingga 7 juta e-KTP. Karena yang sudah merekam saja 4,5 juta penduduk, dan kita cadangkan 3 juta untuk mereka yang belum dapat, seperti pindah alamat atau remaja menjadi dewasa,” katanya.
Saat ini, kata Tjahjo, yang telah merekam data e-KTP mencapai 96,54 persen atau sekitar 172.046.898 penduduk. Sementara yang belum melakukan perekaman mencapai 3,46 persen (6.160.452).
“Ada 4,5 juta warga negara Indonesia yang sudah merekam data kependudukan dengan status print ready record (PRR) per Februari 2017. Mereka belum mendapatkan blanko e-KTP karena habis. Sebanyak 3,2 juta warga yang datanya belum data tunggal,” imbuhnya.
Dari catatannya, terdapat 25,9 juta blanko e-KTP yang mulai dicetak untuk menuntaskan pencetakan e-KTP tahun 2017. Targetnya pada akhir 2017, data kependudukan yang memiliki e-KTP sebanyak 178.207.350 dari total jumlah penduduk mencapai 257.912.349.
“Kenapa dalam 2,5 tahun sedikit terhambat. Saya baru sadar karena ada 68 pejabat kemendagri yang selalu dipanggil KPK. Juga Panitia lelang/staff kemendagri ada 40 orang, dan ada 70an pejabat atau staff dukcapil daerah yang juga dipanggil KPK. Secara psikis, hal ini mempengaruhi optimalisasi kerja mereka,” tegasnya.
