Bandarlampung, Lampungnews.com – Disinyalir mengalami banyak masalah, Lampung berada di posisi delapan terakhir dalam hal Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Gubernur pun diminta aktif untuk meningkatkan IDI tersebut.
Dalam rilis yang diterima Lampungnews.com, Asisten Deputi Sosial Politik Dalam Negeri Menkopolkam, Brigjen Widiyanto mengatakan, IDI Lampung termasuk rendah oleh karenanya ini harus menjadi perhatian.
“Aneh jika Gubernur tidak tahu soal IDI, padahal sudah ada edaran Mendagri, Gubernur harus aktif begitupun sekda,” kata Widiyanto, saat membuka Fokus Group Diskusi (FGD) IDI 2016 di Hotel Emersia, Selasa (6/6).
IDI Lampung sendiri berada di urutan 26 dari 34 provinsi se Indonesia. IDI ini dilihat dari banyak aspek, mulai dari transparansi anggaran yaitu APBD ada di website, HAM, pelayanan publik, trust public, pendidikan dan pelayanan kesehatan, pelayanan eksekutif dan legislatif, kebebasan berpendapat hingga aksi-aksi anarkis.
“Dulu masih ada APBD bisa dilihat di website, sekarang Lampung tidak ada sama sekali. Konflik masuk media, aparat polisi salah tangkap, pelanggaran HAM, perda, demo disikapi keras aparat atau sebaliknya termasuk demo yang dihalangi masyarakat lain,” katanya.
Kepala Badan Kesbangpol Lampung, Kolonel Irwan S Marpaung menyatakan akan segera merespon terkait perkembangan IDI tersebut. “Kami akan catat hasil FGD ini, sebagai bahan untuk leboh respob terhadap point-point IDI,” katanya. (*/Davit)
