Pringsewu, Lampungnews.com – Penggunaan anggaran bantuan pemerintah di sejumlah pekon di Pringsewu dikhawatirkan salah sasaran. Fokus pembangunan yang melulu infrastruktur ditakutkan menjadi kehilangan arah esensi penggunaan dana bantuan itu sendiri.
Di Pekon Waringinsari Timur, Kecamatan Adiluwih, misalnya. Segala dana bantuan oleh pemerintah pekon pun diprioritaskan untuk perbaikan dan pembangunan infrastruktur. Baik pembangunan jalan, irigasi, talut, gorong-gorong, maupun infrastruktur pendukung usaha budi daya tani, yang menjadi salah satu sumber mata pencaharian warga di pekon setempat.
Namun, implementasi keliru semangat membangun yang semata hanya nafsu membuat tujuan pembangunan di pekon menjadi rancu. Integritas sang kepala pekon diuji, soal transparansi. Sebagaimana proyek pengadaan konstruksi dam parit yang sejatinya untuk kelancaran penditribusian air lahan persawahan justru menjadi sebuah ironi bagi petani.
Anggaran Rp120 juta dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pertanian yang digelontorkan itu justru menghasilkan bangunan yang buruk, tak sebanding dengan semangat membangun yang digemborkan. Padahal, keterlibatan sang kepala pekon sebagai penyuplai sebagian material untuk pembangunan, sebagaimana diakuinya saat di temui Lampungnews.com di balai pekon, Rabu (9/8) lalu, mestinya kepala pekon mampu mendukung keberhasilan pembangunan sebagaimana kewenangannya untuk melakukan pengawasan setiap pembangunan yang ada di pekon.
“Mestinya kepala pekon mampu melakukan pengawasan pembangunan di wilayahnya,” kata Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Pringsewu Maryanto belum lama ini.
Menurutnya, kepala pekon dan juga kelompok tani sebagai penerima manfaat harusnya leluasa untuk melakukan kontrol. “Kalau memang hasil pengerjaan kurang baik, masyarakat dalam hal ini kelompok tani berhak untuk meminta perbaikan. Dan kepala pekon harusnya turut mengawasi,” kata dia.
Kepala Pekon Waringinsari Timur Ali Mustafa berpendapat lain. Ia mengatakan jika proses pelaksanaan pembangunan dam parit yang menurutnya melibatkan juga warga dan anggota kelompok tani.
“Terimakasih, adanya pembangunan tersebut kini aliran irigasi bisa berfungsi kembali,” kata Ali menirukan ucapan warga.
Namun, pernyataan si kepala pekon dibantah oleh Ketua Kelompok Tani Rejomukti Imam, yang sedianya sebagai penerima manfaat atas proyek tersebut. “Saya belum pernah menandatangi serah terima hasil pembangunan itu. Dan gak ada keterlibatan kami di situ,” kata dia melalui sambungan telepon.
Sementara, terkait soal keluhan warga terhadap kualitas bangunan dan harapan perbaikan, Ali mengaku pihak Dinas Pertanian dan juga warga yang sebelumnya sempat melakukan monitoring bakal memfasilitasi dan mengupayakan untuk segera dilakukan perbaikan. “Pasti itu diperbaiki,” kata dia. (Anton Nugroz)
