Bandarlampung, Lampungnews.com – Aktivis Partai Rakyat Demokratik (PDR) Rachmat Husein DC memberikan opini agar masyarakat dan partai politik tidak jatuh ke lubang yang sama dua kali terkait memutuskan siapa gubernur yang akan memimpin Lampung nanti.
Opini dinyatakan Husein dengan bercermin tidak ada adanya kemajuan dalam kepempimpinan Ridho Ficardo – Bachtiar Basri sejak 2014 lalu. Husein mencatat, kondisi pembangunan infrastruktur sampai pendidikan dalam posisi stagnan.
“Setelah 3 tahun Ridho – Bachtiar memimpin Lampung, pertanyaan besarnya adalah terwujudkah harapan-harapan rakyat pada kepemimpinan mereka? Data BPS (Badan Pusat Statistik) menunjukan bahwa sejak dipimpin Ridho – Bachtiar tahun 2014, angka (ketimpangan) gini ratio bukan turun malah makin meningkat,” katanya, Sabtu (5/8).
Husein juga mencatat, APBD Pemprov Lampung yang besar belum menyentuh persoalan persoalan pokok rakyat. Dia menyebutnya, jurang ekonomi antara si kaya dan si miskin makin melebar.
“Artinya apa, cita cita Bung Karno, Bung Hatta dan para pendiri bangsa dalam Konstitusi UUD 1945, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melindungi segenap rakyat tentu gagal dilaksanakan oleh gubernur ini,” kata Husein yang juga aktivis Jaringan Kerakyatan (JK) Lampung ini.
Beberapa kebutuhan rakyat, katanya, seperti pendikan, kesehatan, pertanian belum mampu terjawab oleh Ridho – Bachtiar yang saat berkampanye dulu memakai jargon ‘Memberi dan Melayani’.
“Jargon yang terdengar indah dan menyejukan. Tapi apa untungnya bagi rakyat jika ketika diberi kesempatan memimpin jargon tersebut tidak dikuti program program kerakyatan! Ini beberapa contoh kecil, biaya pendidikan yang mahal berujung pada tingginya angka putus sekolah di Lampung,” katanya.
Catatan khusus yang digarismerahi oleh Husein yakni konflik tanah dan sektor pertanian. Menurunya, Kasus-kasus agraria yang selama ini muncul di Lampung tak juga terselesaikan, disisi lain harga komoditas pangan selama 2016 anjlok. Sehingga, memengaruhi nilai tukar petani.
“Kita masih ingat selain unjuk rasa petani menuntut tanahnya, marak juga petani singkong yang unjuk rasa dimana-mana. Pun begitu pada tuntutan rakyat atas banyak rusaknya infrastuktur (jalan) di Lampung. Jalan jalan milik provinsi yang rusak parah gampang ditemui karena foto-fotonya banyak menghiasi sosial media sejak awal Ridho – Bachtiar memimpin hingga hari ini,” katanya.
Pilgub Lampung tinggal 11 bulan lagi, Pilgub dan proses demokrasi lain sejatinya adalah jembatan untuk rakyat menuju kesejahteraannya. Sehingga, sebagai alat, demokrasi mestinya menjadi upaya untuk melahirkan pemikiran dan gagasan-gagasan konkret untuk kemakmuran rakyat singkatnya.
“Tentu kita berharap, pilkada ini bisa melahirkan pemerintahan lokal yang pro-rakyat. Sebuah pemerintahan yang bekerja untuk kesejahteraan rakyat di daerah. Itu adalah cita-cita. Dan ingat, cita-cita hanya mungkin menjadi kenyataan kalau diperjuangkan,” katanya. (Davit)
