Bandarlampung, Lampungnews.com – Masalah over kapasitas menjadi salah satu masalah di Lembaga Pemasyarakatan, Kelas I, Bandarlampung yang ada di seluruh Indonesia. Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung M Ridho Ficardo saat menghadiri remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I, Bandarlampung, Kamis (17/8).
Dalam kunjungan itu, Ridho mengatakan melalui APBNP bahwa ada anggaran sebesar Rp1,5 trilun untuk Lembaga Pemasyarakat seluruh Indonesia.
“Mudah-mudahan kedepannya bisa ditingkatkan lebih jauh lagi. Supaya over kapasitas ini kedepannya tidak terjadi lagi dan dapat dikurangi sehingga pembinaannya dapat lebih efektif,” ujarnya, Kamis (17/8).
Selain itu, lanjut Ridho, kedepannya masalah untuk seperti susunan oraganisasi dan personilnya dapat semakin ideal. Ia juga berharap lembaga pemasyarakatan betul-betul bisa secara optimal menjalani fungsi pembinaan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibina sehingga mereka bisa kembali ke masyarakat.
“Selain itu juga bisa menyesuaikan diri dan mudah-mudahan bisa mengeliminir segala kekurangan-kekurangan termasuk beberapa kejadian-kejadian terutama dengan urusan narkoba yang mudah-mudahan kedepan tidak ada lagi. Kita ketahui memang kondisi Lapas mungkin dibeberapa sisi masih jauh dari ideal. Oleh karena itu, maka kita harapkan pemerintah pusat dapat memberi dukungan apa yang bisa kita bantu,” terangnya.
Terpisah, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Lampung Bambang Haryono mengatakan, penyebab dari over kapasitas yang terjadi di Lapas salah satunya yang seharusnya pengguna narkotika di rehabilitasi justru pengguna narkoba malah berada di dalam Lapas.
“Kita ini mempunyai fungsi masing-masing seperti polisi ada penyelidikan, jaksa ada penuntutan dan putusannya di pengadilan. Jadi setelah ingkrah dan disinilah tempatnya. Tapi saya katakan lagi, bahwa fungsi hukum kita masih seperti itu. Jadi seperti ujung-ujungnya kalau seperti narkotika itu dipukul rata. Yang seharusnya pengguna itukan lazimnya harus di rehabilirasi, ini justru kenyataannya ada di dalam,” jelasnya.
Terkait anggaran, lanjut Bambang, untuk Lapas memang ada. Namun ia mengatakan tidak mengetahui persis untuk berapa jumlahnya masing-masing.
“Anggaran kita gunakan untuk penambahan kamar agar mencegah terjadinya over kapasitas. Selain itu, semuanya juga minimalis seperti pegawai kita berapa, napinya berapa dan alat untuk mendeteksinya seperti apa. Tapi komitmen tadi, pak Gubernur juga ingin membantu kita dan mudah-mudahan kedepan masalah over kapasitas bisa diatasi,” katanya. (Adam)
