Bandarlampung, Lampungnews.com – Tekanan terhadap Partai Golkar untuk segera melakukan perubahan muncul dari internal maupun eksternal partai. Polemik di Golkar munguat sejak Ketua Umum Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka dan pada akhirnya ditahan oleh KPK.
Ketua DPD I Jawa Barat Partai Golkar, Dedi Mulyadi, yang terus mendesak agar Novanto dicopot dari Ketua Umum, mengkhawatirkan kondisi Golkar yang akan ditinggal pemilih di pemilu mendatang.
“Ini respons dari tekanan publik. Di jabar 33 juta (pemilih Golkar), Golkar masih survive di Jabar. Di daerah lain Golkar itu sudah 4 persen 3 persen. Tapi di Jabar msih di atas 10-15 persen. Kalau terus-terus opini negatif menggerus pemikiran pemilih, maka akan ambruk Golkar,” ucap Dedi dalam diskusi yang bertajuk “Beringin di Terpa Angin” di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat (25/11).
“Apa artinya kesabaran yang kita miliki kalau pada akhirnya kita ditinggalkan oleh pemilih,” imbuhnya.
Menurutnya, kondisi yang dihadapi Golkar dengan Novanto sebagai tersangka saat ini tidak begitu sulit. Keinginan untuk adanya perubahan struktur pimpinan di Golkar merupakan kehendak rakyat.
“Dibandingkan Golkar pasca reformasi 98, 99, sampai 2003 itu mengalami desakan kuat untuk dibubarkan oleh publik, bendera dibakar. Jadi, tantangan saat ini yang dihadapi Golkar tidak begitu berat,” kata Dedi.
Menurut dia, perlu adanya pemupukan baru agar partai beringin itu bisa kokoh kembali akar, ranting, batang, dan daunnya. Karena, lanjut dia, pemilik saham terbesar Partai Golkar adalah publik dan kader partai di desa-desa.
“Maka Golkar harus cepat merespons publik hari ini. Bukan hanya aspirasi DPD I, tapi seluruh ranting akar Golkar di desa-desa ingin ada perubahan,” ujar Dedi.
Dedi melanjutkan, apa yang sudah diputuskan rapat pleno DPP Golkar, kesimpulannya tetap menunggu hasil praperadian. Dengan begitu, lanjut dia, Golkar akan terus memegang beban yang ada hari ini. Sedangkan, Golkar membutuhkan adanya perubahan struktur kepemimpinan secara masif degan segera.
“Maka orang akan menyalahkan Golkar terus. Beban (kasus) e-KTP ini mksdnya. Kan begitu, yang kena ketua umum tapi imbasnya Golkar,” tutupnya.
Sumber Kumparan.com
