Jakarta, Lampungnews.com-Kementerian Sosial (Kemensos) RI menyediakan anggaran Rp200 miliar untuk perlindungan korban bencana tahun 2023. Jumlah tersebut masih sangat kurang dalam penanganan bencana di Indonesia.
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menginginkan anggaran dalam penanggulangan bencana kembali ditambah seperti pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp400 miliar.
Padahal, biasanya ada jutaan orang yang harus ditangani. Tentunya anggaran ini dirasa kurang untuk mengatasi bencana.
“Kita minta dikembalikan seperti 2 tahun lalu. Anggaran kita 400 miliar. Anggaran kali ini total 200 miliar,”kata Mensos di Jakarta, Kamis (3/8/2023).
Kemudian pihaknya juga harus menyiapkan bantuan untuk satu bulan ke depan guna mengatasi krisis kelaparan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Namun, anggaran untuk perlindungan korban bencana di Kemensos RI telah habis, maka kendala tersebut
langsung disampaikan Mensos Risma kepada Presiden RI Joko Widodo dalam rapat terbatas (Ratas) yang digelar Rabu (2/8) lalu.
“Permasalahannya adalah uangku sudah habis. Saya bingung terus terang ini. Katanya Pak Presiden sudah perintahkan Bu Menkeu. Ada yang begini, kebetulan bupatinya sudah mengeluarkan status tanggap darurat, sehingga saya bisa keluarkan beras CBP (cadangan beras pemerintah), kemudian bisa kita keluar stok-stok kita,”ujar dia.
Selain itu, dia pun turut mendengar kabar adanya enam orang yang meninggal dunia karena krisis kelaparan. Sehingga menurutnya penambahan anggaran perlindungan korban bencana menjadi hal yang penting agar tidak terjadi kejadian serupa di tempat lainnya.
Diketahui pada bencana kelaparan di Kabupaten Puncak, warga Distrik Agandugume dan Lembawi, mereka sangat sulit mengakses bantuan. Bahkan mereka pun harus terpaksa berjalan kaki selama dua hari satu malam demi mendapatkan bantuan di Distrik Sinak.
“Dia menceritakan sudah datang ke sini sekian hari jalan minta bantuan saudaranya enggak ada. Kemudian jalan ke sini minta bantuan saudaranya enggak ada, akhirnya dapat bantuan dari kita,”katanya.
Dengan demikian, dirinya mengaku telah mengajukan permohonan penambahan anggaran sejak dari bulan November 2022 lalu. Sebab, kini anggaran untuk perlindungan korban bencana hampir terpotong hingga 50 persen.
“Anggaran kami tidak besar, tapi semua untuk bansos dari Rp76 triliun, Rp74 triliun adalah bansos. Kemudian Rp1,9 triliun gaji operasional sisanya untuk (bencana) itu,”tuturnya.
Terbatasnya anggaran tersebut pun membuat Kemensos RI lebih selektif dalam penanggulangan bencana. Sehingga mereka hanya turun pada sejumlah bencana yang dianggap paling urgent.
“Tahun ini udah enggak ada. Makanya aku khawatir kalo ada bencana. Makanya ada beberapa bencana yang kami gak turun. Kemaren Semeru kami enggak turun. Kenapa? Karena saya khawatir kalau kami turun nanti ada sesuatu yang urgent kami enggak ada anggaran seperti itu,”tutur dia.
