Jakarta, Lampungnews.com – Sengketa di perairan Laut Cina Selatan menjadi salah satu topik pembicaraan pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) saat Wakil Presiden AS Mike Pence berkunjung ke Istana Merdeka. Kedua pemerintah sepakat menjaga stabilitas keamanan di perairan itu dengan mengedepankan dialog.
Kesepakatan itu terjalin saat Mike Pence bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada Kamis (20/4) di Istana Negara. “Penekannya ada pada solusi dialog dalam menangani setiap masalah di kawasan khususnya soal perairan ini,” tutur juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, di Gedung Kemlu, dilansir dari CNN Indonesia.
Arrmanatha mengatakan, dalam lawatan perdananya ke Indonesia, wapres AS ke-48 itu juga menekankan pentingnya mengutamakan diplomasi damai dalam penanganan sengketa di perairan itu.
Menurutnya, stabilitas dan keamanan di perairan itu bukan hanya menjadi kepentingan negara di kawasan tapi juga kepentingan bagi seluruh negara di dunia.
“Intinya ini kepentingan seluruh dunia. Flow of goods akan berdampak jika ketegangan terus menyelimuti perairan ini. Hal itu tentu akan mempengaruhi perekonomian global,” ujar Arrmanatha.
Sejak 90 persen wilayah LCS diklaim oleh Cina, perairan itu menjadi salah satu kawasan yang sangat rentan akan konflik. Klaim China tumpang tindih dengan pengakuan sejumlah negara lain di Asia Tenggara, seperti Filipina, Brunei, dan Malaysia.
Perairan ini diketahui memiliki cadangan mineral yang melimpah dan menjadi salah satu jalur perdagangan laut utama yang memiliki nilai mencapai US$5 triliun per tahun, atau sepertiga dari total perdagangan global.
Konflik maritim ini tak kunjung rampung meskipun Pengadilan Arbitrase Permanen (PCA) telah menetapkan bahwa klaim Cina atas perairan tersebut tidak sah.
Sebagai upaya menghindari konflik, ASEAN bersama Cina tengah merundingkan pembentukan kode etik atau Code of Conduct (CoC) untuk menangani sengketa di LCS.
Arrmanatha berujar, Indonesia terus aktif mendorong perundingan penyelesaian CoC ini.
Pembicaraan CoC sudah berjalan antara ASEAN dan China sejak lebih dari satu dekade lalu, dengan harapan dapat meredakan ketegangan di kawasan.
Namun, negosiasi berjalan lambat lantaran suara konsesus ASEAN sulit dipahami Cina. Beijing juga berkeras menolak sejumlah aturan yang menghalangi patroli lautnya di perairan tersebut. (*)
