Bandarlampung, Lampungnews.com – Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak untuk wajib pajak orang pribadi harus dilaporkan sebelum batas akhir yaitu tanggal 31 Maret alias tiga bulan setelah tahun pajak berlalu. Demikian diatur dalam Pasal 3 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
Kasubdit Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Ani Natalia Pinem mengatakan bagi yang memiliki penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak wajib melakukan pelaporan SPT.
“Kalau penghasilannya di bawah PTKP kan tidak perlu bikin NPWP dan tidak perlu lapor SPT,” kata Ani.
Akan tetapi, jika sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maka wajib melaporkan SPT meski pajak yang harus dibayar tertulis nihil atau nol.
“Sebenarnya pajaknya bukan nol, di bukti potong ada keterangannya pajak yang terutang telah dibayarkan oleh pemberi kerja dengan jumlah yang sama, sehingga pajak yang masih harus dibayar jadi nihil,” jelasnya dikutip dari merdeka.com, Selasa (3/4)
Lalu, apa yang terjadi jika wajib pajak tidak melaporkan SPT nya tepat waktu?
Merujuk pada Pasal 7 ayat (1) UU KUP, WP Badan dan WP Pribadi yang tidak melaporkan SPT sesuai waktu yang ditentukan akan dikenakan sanksi administrasi. Sanksi administrasi dimaksud dalam pasal tersebut adalah denda sebesar Rp 100.000 bagi WP Pribadi, dan Rp 1.000.000 bagi WP Badan.
“Menurut UU begitu (kena denda),” tegasnya.
Akan tetapi, ada beberapa wajib pajak yang menjadi pengecualian pengenaan sanksi jika telat melaporkan SPT seperti diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU KUP yang menyebutkan bahwa sanksi ditiadakan bagi WP Pribadi yang telah meninggal dunia.
Hal tersebut juga berlaku bagi WP yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, WP Pribadi yang berstatus sebagai WNA yang tidak lagi tinggal di Indonesia, dan bentuk usaha tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia.
Wajib pajak yang mendapat pengecualian sanksi juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 186/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak Tertentu. WP yang dimaksud adalah WP yang dalam keadaan kerusuhan massal, kebakaran, ledakan bom atau terorisme, perang antar suku, atau kegagalan sistem komputer administrasi penerimaan negara atau perpajakan. (*)
