Pringsewu, Lampungnews.com – Warga Pekon Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu mempertanyakan realisasi pembangunan melalui Dana Desa (DD) 2016 di wilayah setempat.
“Saat ini sudah memasuki 2017, namun realisasi pembangunan menggunakan DD 2016 tahap kedua di daerah ini belum juga dilaksanakan,” kata Ketua Badan Himpun Pekon (BHP) Adiluwih Kuminto, bersama dengan wakil Ketua BHP Giran dan Sekretaris BHP Nursin kepada Lampungnews.com, Rabu (4/1).
Terlebih lagi, masyarakat menilai jika selama ini diketahui kepala pekon lah yang memegang kendali keuangan yang bersumber dari dana pemerintah pusat itu. “Masyarakat menanyakan kepada kami, kapan pembangunan segera dimulai. Sementara kami sendiri tidak tahu kemana dana itu dipergunakan,” kata dia.
Selain pelaksanaan pembangunan dari DD maupun ADP yang sampai saat ini belum berjalan, honor perangkat pekon maupun lembaga belum juga dibayarkan sampai saat ini. “Sudah tiga bulan ini honor kami tidak dibayarkan. Semua perangkat pekon belum menerima haknya,” kata dia.
Sekretaris BHP Nursin menambahkan, sebelunya juga warga telah melakukan beberapa kali pertemuan namun tak juga dihadiri oleh sang kepala pekon. Pada rapat tersebut dihadiri juga oleh warga, RT, Bayan, LPM, BHP, termasuk beberapa kepala tokoh yang ada.
Namun, kehadiran kepala pekon hanya sebatas diwakili oleh dua orang bernama Ansori dan Ahmad Junaidi yang mengaku sebagai kerabat sang kepala pekon. “Lantas korelasinya dengan masalah yang sedang dibahas warga apa jika yang hadir bukan yang bersangkutan. Penjelasan yang diharap warga yang gak ketemu,” kata dia. (Anton)
