Jakarta, Lampungnews.com— Pemerintah terus mempercepat persiapan penyelenggaraan Sekolah Rakyat, program pendidikan berasrama yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin.
Melalui Rapat Koordinasi Pengadaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat yang digelar di Gedung Aneka Bakti Kementerian Sosial, Kamis (15/5/2025), pemerintah menegaskan fokus pada dua hal utama. Yaitu rekrutmen tenaga pendidik dan pemenuhan sistem perlindungan anak.
“Kita secara simultan bekerja. Tim sarana dan prasarana bekerja di lapangan, tim rekrutmen calon siswa juga terus bekerja. Sudah lebih dari 9.000 calon siswa yang telah diasesmen lewat pertemuan dengan orangtua di rumah masing-masing, dan kita membahas tentang rekrutmen guru dan tenaga pendidik,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) usai memimpin rapat.
Rapat tersebut dihadiri oleh jajaran kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian PANRB, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, BKN, dan Kementerian PPPA. Semua pihak menyatakan komitmennya untuk mendukung percepatan pelaksanaan program prioritas nasional tersebut.
Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, pihaknya mendapat dua mandat utama, yaitu penguatan kelembagaan Sekolah Rakyat dan penyediaan tenaga pendidik.
“Untuk kelembagaan Sekolah Rakyat, sudah disepakati akan menjadi bagian dari Kementerian Sosial. Kami sudah mempersiapkan kebijakan mengenai struktur kelembagaan Sekolah Rakyat. Tentang penyediaan guru, kami bersama Kemendiksasmen menyusun beberapa skema yang nanti akan kami laporkan kepada Bapak Presiden. Sehingga nanti dengan skema-skema penyediaan guru bisa membantu percepatan pelaksanaan Sekolah Rakyat,” jelas Rini Widyantini.
Dari sisi teknis rekrutmen, Wakil Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto memastikan kesiapan sistem seleksi tenaga pendidik yang akan digunakan. Menurutnya, mekanisme yang digunakan akan menyerupai rekrutmen PPPK yang telah dilakukan.
“Kami sudah mempunyai kurang lebih 35 titik dengan fasilitas 3.500 (peserta). Sehingga kalau misalnya sudah ditetapkan kurang lebih maksimal enam hari seleksi sudah bisa kita selesaikan,” ungkap Haryomo.
Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, menambahkan bahwa pihaknya telah merumuskan berbagai skema rekrutmen untuk menjamin kualitas tenaga pendidik. “Intinya adalah menyiapkan guru dan tenaga pendidikan yang berkualitas. Hasilnya akan dilaporkan oleh Bapak Menteri ke Bapak Presiden,” ujarnya.
Selain kualitas pendidikan, perlindungan anak dalam lingkungan berasrama menjadi perhatian utama. Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi menegaskan bahwa aspek perlindungan akan menjadi bagian integral dari penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
“Kami memastikan hak anak-anak untuk mendapatkan perlindungan. Semua yang terlibat di dalam asrama (Sekolah Rakyat) ini perlu dipersiapkan secara matang agar tidak ada bullying, tidak ada kekerasan dan semua hak anak bisa terpenuhi,” kata Arifatul Choiri Fauzi.
Sekolah Rakyat dirancang sebagai solusi jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Pemerintah menargetkan pembangunan sekolah ini dapat dimulai dalam waktu dekat dengan sinergi berbagai kementerian/lembaga demi memastikan kualitas dan keberlanjutannya.(*)
