Pringsewu, Lampungnews.com – Warga Pekon Adiluwih, Pringsewu mempertanyakan pembangunan yang menggunakan anggaran dana desa (ADD), karena sejumlah pembangunan yang dilaksanakan menggunakan dana itu banyak yang mandek dan menimbulkan polemik di masyarakat.
“Kami sendiri tidak tahu berapa jumlahnya, setiap kali hanya disodorkan kertas untuk tanda tangan untuk pencairan,” kata Ketua Badan Himpun Pekon (BHD) Adiluwih, Kuminto, Kamis, (4/1).
Selama ini, masyarakat maupun BHD tidak pernah tahu pembangunan dari dana yang jumlahnya hingga ratusan juta dalam sekali pencairan tersebut berikut berapa nominal total yang diberikan dari pemerintah pusat.
“Mandeknya pembangunan di Pekon Adiluwih menjadikan polemik antara warga dengan perangkat pekon,” ujarnya.
Ketidaktahuan aparatur pekon ini menurutnya, karena tidak ada transparansi penggunaan sebab tertutupnya informasi selama ini tentang adanya beberapa agenda pelatihan terhadap perangkat pekon yang pernah diselenggarakan.
Senada dengan Kaur Pembangunan Pekon Adiluwih, Gunawan, yang mengaku jika dirinya juga tak dilibatkan pada saat perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan di pekon selama ini.
“Memang benar jika saya terncantum dalam tim pelaksana kegiatan. Namun yang terlibat dalam perencanaan pembangunan hanya kaur pemerintahan, carik, dan kepala pekon,” kata dia.
Sementara itu, Kepala Pekon Adiluwih Suslan Santoso tidak bisa dimintai tanggapan atas polemik yang terjadi di pekon tersebut. Selain tidak berada di lokasi ketika wartawan mencoba menemuinya, saat dimintai konfirmasi melalui sambungan telefon juga tidak ada jawaban meski telefonnya dalam keadaan aktif. (Anton N)
