Pringsewu, Lampungnews.com – Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerjasama dengan ASEAN – Korea Forest Cooperation (AFOCO) melaksanakan kegiatan Diskusi Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Rencana Kerja Tahunan Kelompok Kemitraan Cempaka, Selasa (18/4) di Hotel Regency Pringsewu.
“Kegiatan ini merupakan rangkaian program Facilitating the Participatory Planning of Community – Based Forest Management Using Geographic Information System and Remote Sensing Technologies in Forest Resources Management in The Phillippines, Indonesia and Thailand,” kata Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kirsfianti L Gigona.
Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi perencanaan pengelolaan hutan berbasis masyarakat (community based forest management) menggunakan teknologi penginderaan jauh dan sistem informasi geografis dalam pengelolaan sumberdaya hutan di Kelompok Hutan Kemitraan Cempaka, Pekon Sumber Bandung, Kecamatan Pagelaran Utara, Pringsewu.
Kelompok Cempaka berada di bawah pembinaan KPH Batutegi, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Kelompok ini merupakan satu dari tiga kelompok di Indonesia yang mendapatkan fasilitasi ini. Dua lainnya adalah Hutan Nagari Paru di Sijunjung Sumatera Barat dan Hutan Kemasyarakatan Tuar Tana di Sikka Nusa Tenggara Timur.
Program Perhutanan Sosial memiliki empat skema, yaitu Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan Kemitraan. Program Perhutanan Sosial adalah solusi pengelolaan hutan dengan melibatkan masyarakat dengan memberikan akses dalam pengelolaan hutan dibawah koordinasi manajemen tapak Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) menuju Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera.
Hutan Kemitraan di Kelompok Cempaka seluas 183,4 hektar dikelola oleh 165 orang anggota Kelompok. Dalam rencana usaha dengan jangka waktu sepuluh tahun akan diarahkan pada hasil hutan non kayu (HHBK) dengan komoditas unggulan pala.
“Dengan perencanaan seperti ini maka terlihat batasan areal kemitraan, posisi garapan masing-masing anggota, sumber mata air, dan areal tertentu yang harus mendapat perhatian,” katanya.
Kepala Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Lampung, Wahyudi mengatakan, diharapkan perencanaan partisipatif dengan teknologi penginderaan jauh dan sistem informasi geografis juga akan dilakukan di kelompok-kelompok lain. (Michella)
